Heboh! Kominfo mewajibkan publisher game di Indonesia berbadan hukum? Begini tanggapan Ketua Umum AGI

Bisnisbandung.com - Saat ini publik dibuat heboh oleh statement Kominfo terkait publisher game diwajibkan berbadan hukum.

Kalau publisher game tersebut tidak berbadan hukum, maka Kominfo nantinya bisa memblokir akhirnya tidak bisa dimainkan lagi.

Sebut saja game terkenal Mobile Legend yang publishernya Moonton diharuskan memiliki PT. di Indonesia.

Baca Juga: Prabowo: Anggaran Stunting Kurang Efisien, Harus Refokus!

Salah satu alasan kenapa Kominfo mewajibkan publisher game berbadan hukum karena bertujuan meningkatkan ekonomi digital di Indonesia.

Samuel Abrijani Pangerapan juga ikut menuturkan akan memblokir game yang tidak punya badan hukum.

"Jika tidak berbadan hukum disini, ya game yang ada disitu saya blokir kan kami ingin bangun ekonomi digital, kami tidak mau jadi penonton," kata Samuel Samuel Abrijani Pangerapan sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo.

Baca Juga: Hargai Keputusan Mahfud MD, TKN Prabowo Gibran Yakin Pemerintahan Tetap Stabil

Tampaknya berita mengenai publisher game diwajibkan berbadan hukum oleh Kominfo menuai pro dan kontra dari pelaku industri.

Bukan tanpa sebab, hal ini secara tidak langsung bisa membuat perusahaan asing tidak ingin menanam modal di Indonesia kedepannya.

Sudah bukan rahasia umum lagi bahwasannya penikmat game khususnya di Indonesia ini jumlahnya terbilang banyak.

Baca Juga: Hindari 3 Prinsip Hidup Ini Yang Buat Kamu Tidak Bahagia, Banyak Orang Salah Mengartikan

Dilansir dari berbagai sumber, Ketua Umum AGI yakni Cipto Adiguno memberikan tanggapan tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik.

"Saat ini memang ada Peraturan Menteri yang akan terbit untuk menggantikan PM 11/2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik," kata Cipto Adiguno dikutip dari akurat.co.