Heboh! Kominfo mewajibkan publisher game di Indonesia berbadan hukum? Begini tanggapan Ketua Umum AGI

Tujuan revisi ini supaya produk game wajib diklasifikasi sekaligus mencerminkan perubahan teknologi dan cara bermainnya.

Baca Juga: Nusron Wahid: 'Sudahi Dongengnya, Mas Hasto!' Kabinet Jokowi Tetap Solid

Sayangnya, Cipto Adiguno menegaskan dalam Peraturan Menteri tidak ada pengaturan publisher game wajib berbadan hukum.

Jika memang ada wacana demikian, mungkin saja masih ide dan proposal yang artinya dalam tahap pertimbangan dengan para pelaku industri.

Cipto Adiguno mendapatkan informasi secara langsung usai bertemu daring dengan perwakilan Kominfo dan pelaku industri game di Indonesia.

Baca Juga: 3 Faktor Jepang Mengalami Krisis Demografi, Negara Matahari Terbit Ini Sekarang Dikuasai Lansia

"Nah ini yang tidak benar mungkin dikutip keliru atau Pak Semmy keliru bicara tapi aturan tentang kewajiban badan hukum sama sekali belum di submit ke KemenkumHAM masih tahap diskusi dan perancangan," ucap Cipto Adiguno dikutip dari detik.net.

Sebagai informasi tambahan, pekerjaan publisher akan berkembang seiring proses pengembangan game.

Mulai dari pembuatan trailer, casting untuk aktor dalam pengisian suara karakter game, dan menjadi koordinator seluruh aspek pemasaran game.

Baca Juga: Prabowo Subianto Sampaikan Pesan Keberlanjutan Pembangunan di Acara Rabu Biru

Maka tak jarang visi game akan banyak mengalami perubahan saat penciptaan konsep dan tanggal perilisannya.

Berbeda dengan game developer yang tugasnya hanya menciptakan video game mencakup pembuatan audio hingga desain grafis permainan.

Pasalnya, seluruh input dari publisher akan menentukan apakah game itu nantinya berhasil, laku atau  justru sepi peminatnya.

Baca Juga: Di Hadapan Para Petani dan Peternak, Prabowo Bercerita Kepedulian Terhadap Pertanian Sejak Lama

Seiring berjalannya waktu, publisher game tentu akan bertanggung jawab dalam memasarkan produk permainan yang sudah dibuat oleh developer.