Bisnisbandung.com - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp600 triliun, mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Angka ini mencerminkan defisit di kisaran 2,45%-2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada era presiden terpilih Prabowo Subianto.
Dolfie O.F.P, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, mengkritisi tingginya defisit ini dan menyarankan agar anggaran belanja yang direncanakan sekitar Rp3.500 triliun dikurangi untuk memberikan ruang lebih bagi belanja pemerintah baru.
Dolfie menyatakan kekhawatirannya bahwa defisit dan anggaran belanja yang tinggi akan membatasi fleksibilitas pemerintahan baru dalam mengelola keuangan negara.
Sesuai peraturan yang ada, APBN untuk pemerintahan mendatang disusun oleh pemerintahan saat ini bersama DPR, sehingga penting bagi mereka untuk mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pemerintahan baru.
Baca Juga: Respons Sri Mulyani Soal Makan Siang Gratis, Belum Masuk dalam APBN 2023 dan 2024
Menurut Dolfie, pemerintahan baru yang akan dilantik pada tahun 2025 harus segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam waktu tiga bulan setelah dilantik.
Dalam periode tersebut, mereka juga dapat mengajukan perubahan APBN yang sesuai dengan visi dan misi presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, Dolfie menekankan pentingnya perencanaan APBN yang lebih jelas dan fleksibel.
Kekhawatiran ini tidak hanya datang dari anggota DPR, tetapi juga dari para pakar ekonomi yang memandang bahwa defisit anggaran yang terlalu tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara.
Defisit yang besar biasanya memerlukan pembiayaan tambahan, yang sering kali diperoleh melalui utang.
Hal ini berpotensi meningkatkan beban utang negara dan mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan sosial yang penting.
Baca Juga: Janji Cak Imin: Rp 150 Triliun dari APBN untuk Anak Muda Jika AMIN Menang Pilpres
Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa defisit anggaran yang besar dapat mengakibatkan inflasi yang tinggi.
Artikel Terkait
APBN Terbatas ”Memaksa” Pemerintah Mencari Sumber Dana Pembangunan
APBN Rp 110,2 Triliun Mengalir ke Jawa Barat, Aher: Laksanakan Sejak Awal Tahun Anggaran 2018
2019, Kementerian Pupr Dapat Apbn 110,7 Triliun
Realokasi Dana APBN Dan APBD Untuk Corona Sri Mulyani : Rp 121 Triliun Jadi Celah Korupsi
Rocky Gerung: IKN Berlanjut, APBN Untuk Menghasilkan Kesejahteraan Bukan Investasi Akumulasi Elitis
Jokowi Sindir Kemenhan dan Polri: “Marak Pembelian Produk Impor, Padahal Sumber Pembeliannya Uang APBN”.