"Artinya kalau kita mau kritis jangan hanya DPRD yang ditembak. Para eksekutif juga harus dikritisi. Bayangkan di Jawa Barat PAD Rp19 triliun tapi rumah jabatan gubernurnya Rp1,2 miliar per bulan. Ironis sementara masih ada jutaan warga miskin di sana," tegasnya.
Lebih jauh Rudi meminta agar pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aturan soal fasilitas kepala daerah.
Menurutnya, aturan lama yang dijadikan dasar sudah tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat.
"Mereka beracuan pada peraturan pemerintah tapi apakah peraturan itu otomatis benar? Harus diuji rasa keadilannya. Jangan sampai rakyat merasa diperkosa kewarasannya," tutup Rudi.***
Artikel Terkait
Ekonom Awalil Rizky Sebut Pendapatan Investasi Indonesia Semua Minus, Ini Dampaknya
Purbaya Alihkan Rp200 Triliun dari BI ke Perbankan, Awalil Rizky: Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh Lagi?
Sri Mulyani Calon Presiden RI 2029-2034? Ikrar Nusa Bhakti: Rekam Jejaknya Layak Jadi Pemimpin
Ade Armando Bongkar Alasan Sri Mulyani Tinggalkan Kursi Menteri Keuangan
Bandel! Proyek Perumahan di Bandung Kena Segel Lagi, Erwin: Saya Laporkan ke Polisi
Dana Operasional Gubernur Rp21,6 Miliar? Dedi Mulyadi: Semua untuk Masyarakat, Bukan Saya