Praktik Curang Oknum HRD, Dedi Mulyadi Siap Gandeng Polisi Berantas Pungli Rekrutmen

Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Jabar akan mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme yang akan mengawasi dan menindak segala bentuk pemerasan terhadap pengusaha.

Satgas ini bertugas menjadi benteng bagi dunia usaha agar terhindar dari praktik intimidasi.

Gubernur Dedi Mulyadi juga meminta perusahaan tidak sembarangan memberikan dana THR atau dukungan lainnya kepada kelompok tidak resmi karena hal itu bisa memperparah masalah.

“Semua bentuk intimidasi harus dilaporkan ke Pemprov. Jangan diam. Kita akan tindaklanjuti dengan cepat,” tegasnya.

Baca Juga: 2030 Jadi Tahun Penentuan: Indonesia Selamat atau Bubar dari Middle-Income Trap?

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa iklim usaha yang sehat hanya bisa tercipta jika proses rekrutmen bebas dari praktik kotor, pajak dikelola dengan adil, dan tidak ada tekanan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

“Investasi yang sehat dan berkelanjutan sangat bergantung pada iklim usaha yang kondusif, aman, dan bebas dari praktik curang,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak mulai dari pemerintah, aparat hukum, hingga pelaku usaha untuk bahu-membahu menciptakan dunia kerja dan usaha yang bersih demi kemajuan Jawa Barat.

“Sudah saatnya dunia usaha di Jawa Barat terbuka dan saling percaya. Kita wujudkan bersama Jabar yang berdaya saing,” pungkasnya.***