Mr. Qodari Bongkar Strategi Prabowo dan Megawati Pasca Amnesti dan Abolisi

Bisnisbandung.com - Wacana amnesti terhadap Hasto Kristiyanto dan abolisi terhadap Thomas Lembong menuai reaksi luas di tengah publik.

Ada yang menilai langkah Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk rekonsiliasi nasional tapi tak sedikit pula yang menyebutnya sebagai “penelikungan politik” terhadap Jokowi. 

Pengamat politik yang dikenal sebagai Mr. Qodari menyebut narasi tersebut terlalu sempit jika hanya dilihat dari konteks lokal.

Baca Juga: Pelaku Usaha Terbebani Royalti, Ternyata Begini Hitung-Hitungan Tarifnya

“Saya tidak meletakkannya pertama-tama dalam konteks dalam negeri tapi dalam konteks luar negeri,” ujar Mr. Qodari dalam kanal YouTube CokroTV.

Menurut Mr. Qodari dunia saat ini sedang menghadapi ketegangan global yang belum pernah terjadi dalam dua dekade terakhir.

Mulai dari konflik Rusia-Ukraina, Israel-Iran, hingga ketegangan baru antara Thailand dan Kamboja, menjadi latar belakang penting dari manuver politik Indonesia.

“Umat manusia hari ini sedang hidup dalam kondisi berbahaya. Potensi perang dunia ketiga bukan isapan jempol,” katanya.

Mr. Qodari menilai langkah Prabowo yang memberi pengampunan kepada tokoh-tokoh yang sebelumnya berseberangan bukan sekadar isyarat politik domestik.

Baca Juga: Suara Alam Diputar di Kafe Juga Bisa Kena Royalti, LMKN Jelaskan Mekanismenya

Melainkan upaya membangun stabilitas elite di dalam negeri sebagai bagian dari strategi menghadapi dinamika global.

“Kalau perang dunia ketiga terjadi Indonesia masuk daftar negara yang paling aman. Tapi tetap saja konflik global bisa berdampak ke dalam negeri. Maka butuh stabilitas politik yang solid,” jelasnya.

Dengan merangkul pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan termasuk PDIP dan tokoh-tokohnya, Prabowo disebut sedang membangun konsensus nasional yang lebih besar.

Muncul pula pertanyaan soal nasib Hasto Kristiyanto yang tidak lagi tercantum sebagai Sekjen PDIP usai Kongres V partai.

Baca Juga: Kibaran Bendera One Piece Sampai Puncak, DPR Minta Pemerintah Intropeksi Diri