Dedi Mulyadi Sindir Keras Kondisi Tasikmalaya: Anggaran Ratusan Miliar, Tapi Jalan Masih Rusak

Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan pesan tajam dalam acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.

Ia menyoroti ketimpangan antara besarnya anggaran daerah dengan kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan di sejumlah wilayah, khususnya jalan-jalan yang rusak.

Dedi menekankan pentingnya alokasi anggaran daerah yang tepat sasaran. Menurutnya, besarnya dana yang dikucurkan ke Tasikmalaya seharusnya mampu mempercepat perbaikan fasilitas publik yang mendasar.

Baca Juga: Mungkinkah Rekonsiliasi? Jokowi Mania Buka Suara Perihal Momen Pertemuan Megawati dan Gibran

Namun kenyataannya, infrastruktur seperti jalan masih dalam kondisi buruk, yang mengindikasikan kurangnya efektivitas dalam perencanaan dan eksekusi belanja daerah.

“Jangan terlalu banyak belanja hibah. Selama ini Pemprov Jabar, saya baca itu aliran ke dana ke Tasik gede banget, 700 miliar, panggedéna sa Jawa Barat, panggedéna jeung Garut,” lugasnya.

“Tapi paling aneh aliran dana di provinsi ratusan miliar, jalan di Tasik barut. Berarti yang diusulkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan,” terusnya.

Dalam arahannya, Dedi juga menyoroti dampak buruk aktivitas penambangan di kawasan Galunggung.

Baca Juga: Prabowo Presiden Cerdas, Pakar Komunikasi Politik Soroti Pertemuan Para Tokoh di Hari Pancasila

Ia mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam berpotensi merusak ekosistem pertanian dan perikanan yang menjadi identitas kultural dan ekonomi masyarakat Tasikmalaya.

Seruan untuk menghentikan penambangan yang merusak pun menjadi salah satu poin penting dalam pidatonya.

Tak hanya itu, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Terakhir, sudah jadi bupati, sudah jadi wakil bupati. Bupatinya rakyat, bukan bupatinya partai. Wakil bupatinya rakyat, bukan wakil bupatinya partai. Jangan membawa simbol-simbol partai ke pemerintahan,” tuturnya.

Ia mengingatkan agar kepala daerah terpilih tidak membawa simbol-simbol partai ke dalam kebijakan dan fasilitas pemerintahan.

Baca Juga: “Persoalan Ini Melahkan” Dokter Tifa Ungkap Rela Dipenjara Demi Bisa Melihat Ijazah Asli Jokowi