Pemerintah, menurutnya, harus menjadi representasi seluruh rakyat, bukan hanya kepanjangan tangan partai politik tertentu.
Pesan lainnya yang cukup menohok adalah kritik terhadap praktik balas budi terhadap tim sukses.
Ia meminta agar struktur pemerintahan pasca pelantikan tidak didominasi oleh orang-orang yang terlibat dalam kampanye, melainkan dijalankan oleh aparatur negara yang profesional dan berintegritas.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan berbasis integritas.
Baca Juga: Jusuf Kalla Ingatkan Sarjana Baru, Cari Kerja Susah Wirausaha Jadi Solusi
Ia mencontohkan langkah-langkah yang telah ia terapkan di level provinsi, mulai dari rekrutmen pejabat BUMD hingga pengadaan asuransi, yang dilakukan secara terbuka agar publik memiliki kepercayaan terhadap pemerintahan.
Arah kebijakan yang disampaikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi selaras dengan visi nasional yang digelorakan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni memfokuskan pembangunan pada kepentingan rakyat, tanpa campur tangan kepentingan partai politik.
Melalui pidato tersebut, Dedi Mulyadi mengajak seluruh jajaran pemerintahan daerah Tasikmalaya untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, dan berpihak kepada rakyat.***
Baca Juga: Adi Prayitno Ungkap Peran Prabowo di Balik Pertemuan Gibran & Megawati
Artikel Terkait
Tersangka Tambang Cirebon Ditahan, Dedi Mulyadi Serukan Evaluasi Kerja Sama Perhutani
Bantuan Rp50 Juta untuk Korban Longsor Tambang, Dedi Mulyadi: Pendidikan dan Ekonomi Jadi Prioritas
5 Tips Personal Branding ala Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Versi Helmy Yahya
Merasa Bertanggung Jawab, Dedi Mulyadi Tanggung Biaya Hidup Anak-Anak dari Korban Longsor Tambang Kuda
Bantuan dan Santunan dari Gubernur Dedi Mulyadi untuk Korban Longsor Tambang Cirebon Segera Cair
Menyelami Pola Kerja Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang Betah di Lapangan Daripada di Kantor