Oleh : Ummu Fahhala, S.Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
Bisnisbandung.com - Di tengah gegap gempita pembangunan dan janji-janji pertumbuhan ekonomi, realita di Jawa Barat berbicara sebaliknya. Harapan kondisi ekonomi bisa membaik, tetapi justru memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di provinsi ini mengalami peningkatan pada Februari 2025 secara tahunan (year-on-year). Salah satu penyebab utamanya diduga kuat adalah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kembali melanda sejumlah sektor.
Tak berhenti sampai di situ, sektor pariwisata yang menjadi andalan daerah pun ikut terdampak.
Baca Juga: Program Barak Militer KDM Dinilai Berpotensi Membebani Sekolah dan Butuh Regulasi Jelas
Sekitar 3.000 pekerja hotel mengalami pengurangan jam kerja, hal itu berdasarkan catatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat.
Ini adalah cara yang diambil pengusaha agar tidak perlu melakukan PHK massal, walaupun pada akhirnya tetap berdampak pada pendapatan dan kestabilan hidup para pekerja.
Lebih menyedihkan lagi, lulusan pendidikan tinggi, terpaksa harus banting setir menjadi pekerja informal seperti pengasuh anak, sopir atau asisten rumah tangga. Ini bukan sekadar cerita individual, melainkan cerminan dari krisis sistemik, yakni lapangan pekerjaan formal makin sempit, sementara tuntutan hidup tak pernah bisa menunggu.
Ekonomi yang anjlok bukanlah gejala tiba-tiba, tetapi hasil dari sistem kapitalisme yang mendominasi arah kebijakan. Kapitalisme membiarkan roda ekonomi berputar di tangan segelintir pemilik modal.
Baca Juga: “Simplifikasi Masalah dan Ketidakpahaman Pengasuhan” Gamal Albinsaid Singgung Anak Dibawa ke Barak
Kesejahteraan akan hadir secara merata saat negara benar-benar menjadi pelayan rakyat, bukan perpanjangan tangan pemilik modal. Dan Islam telah menawarkan sistem yang adil, beradab, dan berpihak kepada rakyat.
Pengaturan Ekonomi dalam Islam
Islam tidak memisahkan antara moral, spiritual, dan tata kelola ekonomi. Dalam sistem Islam, negara bukan sekadar regulator, tetapi penjamin kesejahteraan rakyat. Negara Islam berkewajiban menyediakan lapangan kerja sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rakyatnya.
Rasulullah Saw. bersabda:
"Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diwujudkan melalui bantuan sosial, tetapi juga lewat pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan yang adil, serta dukungan penuh terhadap kegiatan usaha rakyat.