“Simplifikasi Masalah dan Ketidakpahaman Pengasuhan” Gamal Albinsaid Singgung Anak Dibawa ke Barak

bisnisbandung.com - Program pembinaan anak dengan perilaku menyimpang melalui barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai kritik.

Kali ini, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, menilai kebijakan tersebut tidak didasarkan pada kajian psikologis dan pendidikan yang memadai.

“Jadi saya pikir Pak Gubernur ya punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan masalah besar ini dengan kajian yang mendalam, ya, daripada mencoba satu ide kebijakan tanpa dasar yang memadai,” lugasnya dilansir dari youtube tvonenews, Rabu (14/5).

Baca Juga: Meme Prabowo-Jokowi dan Dampaknya, Analisis Adi Prayitno soal Kebebasan Ekspresi di Media Sosial

Gamal menyoroti bahwa pendekatan terhadap anak-anak yang dianggap bermasalah harus dilandasi oleh pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang perilaku mereka.

 Ia mengingatkan bahwa penyebab anak bertindak menyimpang bisa berasal dari berbagai faktor, seperti kondisi rumah tangga, tekanan psikologis, atau pengaruh lingkungan sosial yang negatif.

Menurutnya, menyamaratakan persoalan anak-anak tersebut dan menempatkan mereka dalam lingkungan barak militer adalah bentuk penyederhanaan masalah yang berisiko menimbulkan dampak psikologis jangka panjang.

Baca Juga: Rocky Gerung Ungkap Kelemahan Gibran dalam Dunia Politik, Punya Ambisi Tapi Kurang Kapasitas

 Ia menyebut bahwa pengasuhan anak seharusnya berakar dari empati, perhatian, dan kasih sayang, bukan dari tekanan atau hukuman.

“Jadi pendidikan dan pengasuhan anak itu butuh kajian mendalam, karena mereka itu butuh perhatian, empati, pendidikan yang tumbuh dari kasih sayang, bukan tekanan,” terangnya.

“Kedua, ada anak nakal karena masalah di rumah. Ada anak nakal karena masalah psikologis. Ada anak nakal karena pergaulan. Memasukkan semuanya ke dalam barak militer menunjukkan simplifikasi masalah dan ketidakpahaman pengasuhan dan pendidikan anak,” terusnya.

Gamal juga mempertanyakan relevansi penggunaan anggaran sebesar Rp6 miliar dari APBD Jawa Barat untuk program tersebut.

Ia membandingkannya dengan data pendidikan di provinsi itu yang menunjukkan masih tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah, putus sekolah, atau belum pernah merasakan bangku pendidikan formal.

Baca Juga: Terungkap! Bukti Baru Soal Ijazah Jokowi, Ikrar Nusa Bhakti: Palsu atau Asli?