Menjelang Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2025: Menakar Tantangan dan Harapan

Oleh: Hendri Sabeth
Tokoh Muda Tasikmalaya, Alumni ITB , Founder TSLF (Tasikmalaya Strategic Leadership Forum).

Bisnisbandung.com - Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2025 tinggal menghitung hari, tepatnya akan dilaksanakan pada 19 April 2025.

Pilkada sebagai bagian dari agenda demokrasi lima tahunan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, selalu menjadi momen harapan besar bagi rakyat Indonesia dalam menentukan arah kepemimpinan daerahnya.

Namun, Pilkada Kabupaten Tasikmalaya kali ini mencatatkan sejarah yang kurang menggembirakan.

Baca Juga: Diam-Diam Prabowo Temui Megawati, Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah: Tanda Hubungan dengan Jokowi Tak Lagi Mesra

Kabupaten ini menjadi satu dari 24 daerah yang harus melaksanakan PSU, sebuah catatan kritis dalam perjalanan demokrasi lokal.

Tak hanya berdampak pada aspek legalitas dan politik, pelaksanaan ulang ini juga menimbulkan kerugian besar—baik secara anggaran, sosial, maupun keberlangsungan pembangunan daerah.

Dana yang besar telah digelontorkan melalui APBD untuk pelaksanaan Pilkada 2024, dan kini harus dikucurkan kembali untuk PSU. Padahal, anggaran tersebut sejatinya bisa dialokasikan untuk program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara sosial, ketegangan antarpendukung yang muncul berpotensi mengganggu kohesi sosial jika tidak dikelola dengan bijak.

Baca Juga: Pertemuan Prabowo dan Pemred Ramai Dibahas, Pengamat Politik Senior: Tapi Kenapa Jokowi ‘Dilupakan’?

Di sisi lain, proses transisi kepemimpinan yang tertunda menyebabkan stagnasi kebijakan dan proyek pembangunan.

Dalam konteks tersebut, tulisan ini ingin menggarisbawahi sembilan permasalahan krusial yang harus menjadi prioritas bagi pemimpin terpilih hasil Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2025–2030:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Tingkat putus sekolah di daerah pedesaan masih tinggi. Persentase lulusan SMA/SMK yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi hanya sekitar 15%. Ini mencerminkan rendahnya akses dan motivasi pendidikan lanjutan di kalangan generasi muda.

SDM adalah fondasi utama kemajuan suatu daerah. Pemimpin ke depan harus menghadirkan kebijakan pendidikan yang progresif dan menyeluruh, dari infrastruktur pendidikan hingga peningkatan kualitas guru dan beasiswa pendidikan tinggi.