Aksi Serempak, 50 Ribu Buruh KSPI Geruduk Istana Tolak Kenaikkan BBM dan Omnibus Law

- Selasa, 4 Oktober 2022 | 16:00 WIB
kenaikkan BBM kian mempersulit buruh, Undang-undang Cipta Kerja/Omnibus Law menghancurkan harkat dan martabat pekerja/buruh dari berbagai aspek" (dok pribadi iwan kusmawan SH)
kenaikkan BBM kian mempersulit buruh, Undang-undang Cipta Kerja/Omnibus Law menghancurkan harkat dan martabat pekerja/buruh dari berbagai aspek" (dok pribadi iwan kusmawan SH)
 
Bisnisbandung.com - Dalam rangka merespon  kenaikkan bahan bakar minyak (BBM) dan Undang - undang Cipta Kerja/Omnibus Law, buruh yang tergabung kedalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan melakukan Aksi Serempak di 34 Provinsi.
 
Dewan Eksekutif Nasional KSPI Iwan Kusmawan menegaskan, ada 6 fokus tuntutan buruh KSPI dalam Aksi Serempak tanggal 12 Oktober 2022 mendatang.
 
Aksi Serempak buruh yang tergabung kedalam KSPI akan menyerukan:
1.Tolak Kenaikan BBM.
2. Tolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law).
3. Naikan upah 13% tahun 2023.
4. Menolak keras kebijakan PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi dunia tahun 2023
5. Hentikan kalimat “kebohongan” dan provokatif yang menyatakan ancaman resesi akan menimbulkan dampak serius. 
6. Usut tuntas tragedi di Kanjuruhan. 
 
 
Iwan Kuswaman menjelaskan, masa Aksi Serempak di Istana Presiden, akan datang 50.000 orang dari wilayah penyangga Ibu kota, diantaranya yakni dari Banten, DKI dan Jabar.
 
Sedangkan untuk diluar 3 wilayah tersebut, Aksi Serempak akan dilakukan dikantor Gubernur masing - masing.
 
"Kita fokus pada 6 tuntutan ini, salah satunya yakni kenaikkan BBM, buruh dan masyarakat semakin sulit. Pandemi covid 19 saja belum usai ditambah kenaikkan BBM rakyat semakin menjerit"
 
"Apalagi Undang - undang Cipta Kerja/Omnibus Law dengan jargon 11 klaster, secara nyata dan jelas dari awal proses saja bermasalah ditambah dengan isinya lebih bermasalah karena menggabungkan beberapa Undang - undang"
 
"Bahkan bukan hanya saja klaster ketenagakerjaan tapi kluster yang lainnya pun bermasalah seperti pertanahan dan lainnya sangat kontroversi", tegas Iwan Kusmawan.
 
Dari sisi klaster ketenagakerjaan menyangkut upah minimum, pesangon, outsourcing, tenaga kerja asing, jam kerja.
 
Diimbuhkan Iwan Kusmawan, tuntutan naikkan upah 13%, pasalnya selama 3 tahun terakhir para pekerja tidak naik upah dan UU Cipta Kerja/Omnibus Law menjadi penghambat kesejahteraan pekerja/ buruh.
 
"Hanya di Indonesia membuat undang - undang isinya lebih buruk, mulai dari proses sampai isinya sangat buruk"
 
 
"Dengan demikian tidak ada alasan bagi pekerja/buruh untuk terus melawan ke dzoliman dan melawan kapitalis yang ingin menghancurkan harkat dan martabat pekerja/buruh dari berbagai aspek"
 
"Mari kita rapatkan barisan berjuang bersama untuk menuju kesejahteraan yang lebih" seruan Iwan Kusmawan. 
 
Sementara itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, bahwa Partai Buruh dan organisasi kelas pekerja akan mengorganisir aksi besar-besaran serempak di 34 provinsi pada tanggal 12 Oktokber 2022. 
 
Aksi ini membawa 6 isu persolan. Pertama, menolak kenaikan harga BBM, karena terbukti menurunkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Harga bahan pokok melambung. Harga beras naik, di tengah ancaman upah yang akan kembali tidak naik, karena masih menggunakan PP 36/2021. 
 
“Inflansi yang terasa bagi kaum buruh adalah 3 komponen. Pertama, kelompok makanan, inflansinya tembus 5%. Kedua, transportasi naik 20-25%. Dan ketegori ketiga adalah kelompok rumah. Di mana sewa rumah naik 10-12,5%,” kata Said Iqbal. 
 
Menurunya, inflansi di 3 kelompok inilah yang memberatkan daya beli buruh dan masyarakat kecil akibat kenaikan harga BBM
 
Tuntutan kedua, menolak pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja. 
 
Fakta menjelaskan, sejak keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Omnibus Law inskonstitusional bersyarat dan cacat formil, terbukti tidak ada investasi masuk. 
 
Berulangkali Menteri Perekonomian mengatakan akan investasi sekian trilyun masuk, nyatanya hanya sebatas komitmen dan janji belaka. 
 
“Pemerintah selaku mengatakan akan masuk sekian trilyun. Nyatanya tidak ada. Omnibus Law bukan alat untuk menarik investasi, apalagi di tengah ancaman resesi global,” tegasnya. 
 
Said Iqbal menegaskan, Partai Buruh dan organsiasi serikat buruh menolak keras membahasan kembali UU Cipta Kerja.
 
“Bagaimana bisa negara melegalkan outsourcing seumur hidup, dikontrak berulang-ulang tanpa periode kontrak, wanita tidak ada kejelasan mendapat upah ketika cuti haid dan melahirkan,10 tahun ke depan upah tidak naik meskipun inflansi tinggi, bank tanah yang hanya menguntungkan korporasi dan semakin menjauhkan dari reforma agraria"
 
 
"Karena itu, Partai Buruh, serikat buruh, dan serikat petani menolak pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja dilanjutkan,” ujarnya
 
Ketiga, menuntut kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13%. 
 
Menurut Iqbal, sebelum kenaikan BBM, inflansi diperkirakan 4,9% setelah kenaikan BBM, berdasarkan litbang Partai Buruh, inflansi diperkirakan akan tembus di angka 7-8%. Sedangkan Pemerintah menyatakan, inflansi berkisar 6,5 – 7%. 
 
“Ambil angka 7% dan pertumbuhan ekonomi katakanlah 4,8%. Jika inflansi dan pertumbuhan ekonomi dijumlah, totalnya  11,8%. Ini yang seharusnya menjadi dasar kenaikan upah. Pembulatan yang diminta adalah kenaikan upah 13%,”
 
"Kenaikan upah ini sudah diperhitungkan untuk menutup kenaikan inflansi pada kelompok makanan, perumahan, dan transportasi yang naik tinggi"
 
Keempat, menolak keras kebijakan PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi dunia tahun 2023. 
 
Menurut Said Iqbal, seluruh dunia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda resesi. Di beberapa negara Eropa buruh-buruhnya melakukan demonstrasi dikarenakan harga-harga melambung tinggi. Inflansi tinggi, energi dan pangan tinggi, dan berakhir PHK besar-besaran. 
 
“Partai Buruh juga mengecam keras cara pemerintah menebar rasa takut kepada kaum buruh. Hentikan kalimat “kebohongan” dan provokatif yang menyatakan ancaman resesi akan menimbulkan dampak serius. 
 
Tugas Menteri-menteri itulah yang seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah agar tidak terjadi resesi,” kata Said Iqbal.
 
 
“Para Menteri yang menyatakan ancaman di depan mata adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi kaum buruh dengan momok monster PHK"
 
"Oleh karena itu, Partai Buruh mengecam keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyuarakan optimisme.”
 
Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, Partai Buruh bersama elemen kelas pekerja akan mengorganisir pemogokan, demonstrasi besar-besaran. 
 
Apabila harga BBM yang menimbulkan inflansi, omnibus law dibahas, upah tidak naik, terjadi PHK besar-besaran, maka pemogokan akan diambil oleh Partai Buruh bersama serikat buruh.
 
Selain itu, Partai Buruh juga mengecam keras kejadian di Kanjuruhan yang berakibat hilangnya ratusan nyawa. Terkait dengan hal itu, Partai Buruh meminta penanganan diambil alih oleh Mabes Polri. 
 
Langkah pertama adalah mencopot Kapolres Malang dan mendesak meminta Bupati mundur. Pimpinan di atasnya harus bertanggungjawab.
 
 
Kedua, menghentikan sementara liga 1 dan merombak total kepengurusan PSSI di tingkat pusat dan daerah. Dalam hal ini, Ketua PSSI harus mundur. 
 
Ketiga, semua aparat yang bertanggungjawab harus dihukum
 
Keempat, menyantuni semua masyarakat yang luka-luka atau meninggal dunia ditanggung nagara.***

Editor: Ahmad Farizal

Tags

Artikel Terkait

Terkini

3S CCO Contest 2022 Region Jawa Barat Kembali Digelar

Jumat, 25 November 2022 | 22:03 WIB

Sisi Gelap Kehidupan Korea Selatan, Tak Seindah Drakor

Kamis, 24 November 2022 | 22:14 WIB
X