Menkeu Sri Mulyani Menaruh Harapan Terhadap Dewan Komisioner OJK yang Baru Dilantik

Bisnisbandung.com – OJK resmi memiliki Dewan Komisioner Baru yang akan menjabat pada periode 2022-2027 setelah dilangsungkan pelantikan pada 20 Juli 2022.

Banyak pihak menaruh harapan besar pada OJK untuk mampu menghadapi tantangan terkini yang dihadapi Lembaga pengawas institusi keuangan tersebut.

Harapan tersebut salah satunya disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu Sri Mulyani berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan dapat turut serta berkontribusi dalam peningkatan literasi dan perlindungan konsumen.

Baca Juga: Aman Bertransaksi Saham dengan Jaminan dari OJK dan Indonesia SIPF

Selain itu, Menkeu juga memberi pesan agar OJK bisa lebih meningkatkan peran bank dalam mengembangkan UMKM, mengupayakan pengembangan digital finance dengan mitigasi risiko yang tepat, dan meningkatkan peran pasar modal dalam mendukung pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

"OJK juga diharapkan bisa membangun industri asuransi yang mampu menyeimbangkan antara pengembangan industri dengan perlindungan konsumen, serta bersinergi mewujudkan pasar keuangan yang dalam, efisien, aktif, dan likuid melalui kebijakan dan sinergi dengan seluruh stakeholder," kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Baca Juga: Azas Praduga Tidak Bersalah Pegawai OJK Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Jiwasraya

Selain itu, OJK juga diharapkan terus memperkuat pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan secara efektif.

Menkeu Sri Mulyani menekankan bahwa volatilitas pasar keuangan yang dihadapi masyarakat global saat ini merupakan akibat dari berlanjutnya perang Rusia-Ukraina, disrupsi rantai pasok, dan kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang mendorong inflasi global, serta perubahan arah kebijakan moneter negara-negara maju.

Baca Juga: OJK Cap Snack Video Investasi 'Bodong'

Hal tersebut perlu disikpai Lembaga-lembaga KSSK (Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan) untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter didukung oleh pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang efektif akan menjadi kunci di dalam menghadapi tantangan dinamika global. Sektor keuangan yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi aktivitas sektor riil melalui penyediaan dan alokasi sumber daya ke sektor-sektor produktif. Sektor keuangan yang efisien dan sehat akan mampu mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," pungkas Menkeu Sri Mulyani.***