Bisnis Bandung - Mantan Dirut TVRI, Helmy Yahya mengatakan, TVRI sangat tertinggal, maka dibutuhkan perubahan coorporate culture, culture kreasi, culture produksi, culture kreatif, faktanya TVRI selalu berada dijuru kunci dan itu dibiarkan bertahun-tahun.
Dikatakan Helmy Yahya mengklaim dibawah kepemimpinannya, sempat berada pada posisi 8, tv share sempat 8,5,6, sebelumnya 0. Kalau share 0, didalam dunia televisi maka dianggap tidak ada yang nonton, dulu siapa yang nonton TVRI.
"TVRI itu tv publik, tv milik negara. Setiap rupiah yang mereka habiskan itu justru dipertanggungjawabkan, itu yang mereka tidak punya", tegas Helmy Yahya.
Diungkapkan Helmy Yahya, tv publik disejumlah negara menjadi nomor satu, misalnya di Inggris, BBC nomor satu, di negara Jepang, NHK nomor satu, di Korea, KBS menjadi nomor satu.
"Maka pertanggungjawaban kita lebih berat daripada dibayar oleh perusahaan, kalau dibayar perusahaan, paling kita cuma ngabisin duit bos"
"Setiap rupiah yang kita belanjakan harus bermanfaat, manfaatnya harus melayani publik. Kalau kita bikin progran tidak ditonton buat apa? Sosialisasi, informasi, edukasi tidak ditonton buat apa? Dulu tv share TVRI dibawah 1, artinya orang tidak nonton", ungkap Helmy Yahya.
"TVRI harus mengejar WTP, sebelumnya disclaimer, kalau disclaimer artinya BPK menolak memberikan pendapat saking tidak bisa diandalkannya sistem pelaporan keuangannya, dibawah kepemimpinan saya sempat WTP dua kali", klaimnya.
Menurut Helmy Yahya, kedepan tv semakin digital, tv teresterial, kita menyebut TVRI itukan seperti tv-tv lain kan, tv teresterial, yang ditonton cuma pakai antena doang, tidak perlu pakai internet, tidak perlu pakai parabola, tidak perlu berbayar, itulah tv rakyat.
Itu ada 15, namanya Free to Air, atau FTA, memang makin tersingkir, apalagi milenial sudah banyak yang tidak menonton tv, milenial sekarang nonton netflix, youtube, fenomenanya seperti itu.
"Walaupun begitu, menurut saya tv FTA tidak akan habis juga, selama Indonesia tidak bisa dijangkau internet, internet belum merata 100%, tetap FTA dibutuhkan, itulah diperlukan TVRI"
"Stakeholder pemerintah harus peduli dengan tv publik, inilah tv untuk seluruh rakyat"
"Tv swasta kepentingannya komersil, maka wajar kalau tv swasta mencari cuan, karena investasinya triliunan"
"Tv swasta hidupnya dari iklan, artinya tv swasta hanya memasang tower/pemancarnya didaerah-daerah yang secara komersil itu bisa menghasilkan iklan"
Menurut Helmy Yahya, kita harus mendukung TVRI, tetapi kita tidak peduli.
"Akhir tahun 2019, budget tidak sampai 1 Triiyun, tidak sampai 900 miliyar, padahal ini mengedukasi, memotivasi bangsa, mempertahankan budaya. Tv swasta budgetnya 4-5 kali lipat, bagaimana bisa bersaing"
"Bahkan anggaran TVRI lebih kecil dari/dibandingkan dengan budget RRI, padahal biaya produksi lebih tinggi"
"Sedih bangsa ini tidak peduli dengan tv publik, padahal tv publik ini diperlukan untuk menjaga bangsa", tegasnya.
Menurut Helmy Yahya, ada beberapa point yang mesti diperbaiki oleh stakeholder pemerintah, untuk membenahi dan sebagai bentuk kepedulian terhadap TVRI.
Yang pertama yakni, benahi Undang-undang yang bermasalah. Salah satunya yakni aturan Dewan Pengawas (Dewas) bisa mengangkat dan memberhentikan/memecat direksi. Dewas seperti superpower, superbody.
Selain itu harus memposisikan tv publik sebagai tv independen, tidak boleh terima uang/budget dari pemerintah, mestinya dari iuran, dan di UU Penyiaran masih ada.
Ditambahkannya, tv publik harus netral, independen dan imparsial, artinya imparsial tidak boleh memihak kepada partai manapun, pungkasnya.
Pernyataan Helmy Yahya diatas, dikutip dari youtube HAS creative, dengan judul video : "Maling - @Helmy yahya bicara, Tv nasional bisa bersaing dengan tv swasta tapi harus dibenahi", tayang. 25/05/2022.***
