Bisnis Bandung, --- Kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax dan penggelontoran bantuan kangsung tunai (BLT) minyak goreng yang diberlakukan oleh pemerintah menuai kontra sejumlah kalangan.
Salah satu pihak pihak yang kontra yakni kalangan buruh. Para kaum buruh menilai kebijakan pemerintah memberlakukan kenaikan harga pertamax akan berefek keberagam sektor ekonomi atau kehidupan.
Sedangkan terkait penggelontoran BLT minyak goreng, buruh menilai bukan solusi, pasalnya BLT belum tentu tepat sasaran, dan tidak menyelesaikan masalah.
Sekretaris Aliansi Buruh Jawa Barat, Iyan Sopyan mengatakan, bahwa kenaikkan berbagai bahan pokok ditambah dengan kenaikan harga BBM sudah semakin memperjelas, bahwa rezim ini tidak mampu lagi mengurus negara tidak mampu lagi untuk mensesejahterakan rakyat.
Iyan Sopyan menegaskan, sekarang ini sudah waktunya untuk membahas percepatan pemilu (bukan perpanjangan masa jabatan), karena dibawah pemerintahan rezim sekarang buruh sudah semakin menderita.
Kenaikan berbagai harga termasuk BBM pastinya sangat berpengaruh terhadap buruh, ingat upah buruh sekarang ini mayoritas tidak naik adapun yang naik, nilainya dibawah harga tiket toilet umum
Jadi apabila ada kenaikkan harga apapun sekarang ini, akan membuat buruh semakin menderita
Menurutnya, dari sisi nilai/besaran kenaikkan dan momentum waktu, kenaikan harga pertamax sangat-sangat tidak tepat.
Ekonomi masyarakat pasca pandemi belum begitu membaik terlebih lagi dibulan puasa ini, masyarakat sudah disulitkan dengam kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Sebagai buruh dan masyarakat sangat tidak mengharapkan adanya kenaikkan harga pertamax karena dampaknya akan kemana-mana, jangan dikira kenaikkan pertamax dampaknya hanya untuk pengguna pertamax nya saja
Iyan Sopyan menegaskan, dirinya pun tidak setuju dengan adanya sistem BLT, karena yang diharapkan oleh masyarakat sekarang ini bukanlah bantuan sebagai konvensasi dari sebuah kebijakan.
Menurutnya, yang diharapkan buruh atau masyarakat sekarang ini adalah bagaimana pemerintah mampu menjaga segala kebutuhan rakyat dengan ketersediaan yang mencukupi dan harga yang terjangkau.
Dikatakan Iyan Sopyan, BLT minyak goreng tidak akan menyelesaikan masalah dan yang mendapat BLT juga ekonominya tidak akan beranjak.
BLT minyak goreng hanya akan menciptakan konflik, tidak tepat sasaran dan membuat ladang korup baru.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, untuk meringankan beban masyarakat karena melonjaknya harga minyak goreng (migor) akibat melambungnya harga minyak sawit dunia, pemerintah akan memberilan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng
Penggelontoran Bantuan Langsung Tunai minyak goreng ini akan diberikan kepada 20.5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT.
Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak gorengini juga akan diberikan kepada penerima program keluarga harapan (PKH), yang berjumlah sekitar 6.5 juta, termasuk didalamnya pedagang kaki lima yang berjualan gorengan
Menurut rencana, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng ini akan diberikan untuk periode bulan April, Mei dan Juni. Besaran BLT minyak goreng tersebut 100 Ribu Rupiah perbulannya.
Untuk penggelontorannya, bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng ini akan dibayarkan dimuka, sebesar 300 ribu pada bulan April ini.
Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng ini digelontorkan untuk melindungi masyarakat, dampak dari melonjaknya harga minyak goreng.
Artikel Terkait
Pakar Perdagangan : "Efek Domino Kenaikan Harga BBM, Menggiring Harga Konsumsi Lainnya Di Pasaran Global Ikut Meningkat"
Harga BBM Terus Naik, Inilah Solusi Jangka Panjangnya
Kenaikan Harga Sembako, Minyak Goreng, Hingga BBM Jadi Kejutan Pahit Jelang Ramadhan
Pasca Harga Pertamax Naik, Antrean BBM Pertalite Terjadi Di Sejumlah SPBU