Terlebih negara maju terus mendominasi perundingan sehingga agenda pembangunan untuk negara berkembang dan kurang berkembang menjadi terus terpinggirkan.
Berbagai usaha dilakukan negara maju untuk mengikat negara berkembang dan miskin untuk tunduk kepada kesepakatan sebagian anggota WTO.
Mekanisme Plurilateral membuat banyak kesepakatan-kesepakatan yang melangkahi aturan yang perlu dilakukan secara multilateral.
Seperti Joint Statement
Initiative (JSI) Services on Domestic Regulation mendorong negara yang terlibat dalam diskusi ini untuk menghasilkan pernyataan bersama di forum WTO untuk meliberalisasi layanan jasa dengan kepastian aturan di negara anggota.
Mengikuti WTO telah membuat negara anggota termasuk indonesia harus menyesuaikan kebijakan nasional yang cocok dan terhubung dengan kesepakatan secara global.
Kemandirian bangsa dalam pergaulan global tergadai demi menghasilkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Perlindungan kepada rakyat menjadi kebijakan yang haram untuk diterapkan di masing-masing negara anggota.***