BISNIS BANDUNG – Menurut pengamat Komunikasi Politik Universitas Gajah Mada, Nyarwi Ahmad, inkonsistensi akan menjadi risiko yang mahal bagi seorang politisi apalagi sekelas presiden.
Nyarwi menilai larangan Presiden Jokowi kepada para menteri soal penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode sudah tepat untuk situasi saat ini.
Dikatakan Nyarwi, pernyataan Presiden Jokowi soal ketaatannya pada konstitusi di berbagai kesempatan sebagai pernyataan yang dibangun dengan kesadaran penuh sebagai seorang presiden dan publik figur.
Baca Juga: Refly Harun: Jabatan Anies Baswedan akan Berakhir dan Tidak Boleh Diperpanjang
"Presiden tetap komitmen terhadap demokrasi yang sudah berjalan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi. Taat terhadap fondasi-fondasi kehidupan bertata negara yang tertuang dalam konstitusi kita, dan semua pernyataan pejabat publik saat ini kan tidak bisa ditarik, semua terekam dan dicatat," ungkapnya.
Menurut Nyarwi , wacana tersebut sebenarnya berasal dari orang-orang yang itu saja.
"Wacana itu datangnya dari elite juga, berasal dari kalangan menteri atau petinggi partai," ujarnya.
Baca Juga: Masinton Pasaribu: Luhut Sebaiknya Mundur dan Jerumuskan Jokowi Menggalang Ketua Umum Partai untuk 3 Periode
Tapi, lanjut Nyarwi, ada yang jauh lebih penting adalah menyangkut kehidupan rakyat yang harus segera diatasi, bagaimana mengantisipasi soal minyak goreng atau kenaikan Tarif Tol, BBM dan lain-lainnya.
Keinginan elite politik semacam itu, memperlihatkan soal ketaatan pada konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi belum tertanam sepenuhnya dalam kesadaran para elite.
Nyarwi mengingatkan, agar para elite tak hanya yang berada di lingkaran presiden atau para petinggi partai, tetapi termasuk perangkat desa.
Baca Juga: Perusahaan Wajib Bayar THR Full. Jika Tidak, Ini Sanksinya!
"Karena Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) akhir-akhir ini turut menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode," ungkap Nyarwi.
Sementara itu Masinton Pasaribu , anggota DPR RI fraksi PDIP menyebut, menteri yang lantang bicara penundaan Pemilu sebagai pencoreng demokrasi dan bermental tirani.
"Ada dua menteri , yang pertama Menteri BKPM Bahlil Lahadalia dan Menko Maritim Investasi Luhut Binsar Panjaitan," ucap Masinton seraya.
Baca Juga: Kamhar : Jokowi Harus Tegas Kepada Pembisiknya, Tidak Membiarkan Agenda Makar Konstitusi
menambahkan saat ini kekuatan oligarki kapital tidak hanya menginfiltrasi kekuasaan tapi sudah mengintervensi pusat kekuasaan.
Oligarki kapital, lanjut Masinton, ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia namun bukan untuk kepentingan rakyat.
Mereka harus disingkirkan, kalau dibiarkanakan tetap beroperasi dan bergerilya untuk memanfaatkan jabatan dan kekuasaan, menabrak sendi-sendi konstitusi dan dibenturkan dengan rakyat.***