BISNIS BANDUNG - Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Presiden Jokowi agar bersikap tegas menolak terhadap para pembisiknya yang mewacanakan penundaan Pemilu 2024 sampai penambahan masa jabatan tiga periode.
Ditegaskan Kamhar, agenda untuk menunda Pemilu 2024 merupakan inkonstitusional, kontra terhadap demokrasi dan mencederai semangat reformasi.
"Karenanya Pak Jokowi harus bersikap dan bertindak tegas terhadap orang-orang terdekatnya," kata Kamhar kepada wartawan, Minggu (3/4/22).
Jokowi diminta tidak membiarkan orang-orang di lingkaran Istana terus menerus mewacanakan penundan Pemilu 2024.
"Jangan membiarkan berjalannya agenda makar atau terorisme konstitusi . Apalagi menggunakan tafsir yang keliru terhadap demokrasi sebagai argumentasi pembenaran. Jangan membawa Indonesia pada jurang kehancuran demokrasi," ujar Kamhar.
Jokowi dinilai perlu melakukan edukasi kepada publik tentang orde lama dan orde baru. Tidak adanya pembatasan masa jabatan presiden, menurut Kamhar , justru berakibat buruk yang mendorong terbentuknya pemerintah yang diktator.
"Dulu terjadi atas nama konstitusi karena pada UUD ‘45 sebelum di amandemen tak ada pembatasan masa jabatan presiden. Sehingga penguasa pada saat itu terus melanggengkan kekuasaannya yang berujung pada pemerintahan yang totaliter dan diktator. Kita tak ingin konstitusi kita kembali pada masa kegelapan demokrasi seperti itu,"ucap Kamhar.
Hormati konstitusi
Sementara Wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berpesan pada pemerintah dan politisi untuk menghormati konstitusi dan mengendalikan diri.
Meminta semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi ajaran agama dan Pancasila.
Hal ini sebagai bentuk pengendalian diri dari godaan melanggar konstitusi.
Baca Juga: Siti : Jokowi Harus Tegas Sampaikan Sendiri, Menolak Penundaan Pemilu 2024 Kepada Rakyat
“Pemerintah dan para politisi di negeri ini agar bisa mengendalikan diri dengan benar-benar menghormati dan menjunjung tinggi ajaran agama, Pancasila dan konstitusi,” ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/4/22).
Disisi lain Anwar juga menyoroti praktik korupsi dan nepotisme yang saat ini marak terjadi.