Bisnisbandung.com - Kontroversi mengitari penunjukan Benny Sinomba Siregar sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan oleh Walikota Bobby Nasution telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat.
Benny, yang merupakan paman dari Walikota, diangkat ke posisi tersebut setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.
Meskipun penunjukan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada, banyak yang mengkritiknya sebagai contoh nyata nepotisme dalam pemerintahan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Arrahman Pane, membenarkan bahwa penunjukan Benny sebagai Plh Sekda Medan telah diresmikan berdasarkan surat yang diterima pihaknya.
Baca Juga: Ray Rangkuti: Nasdem Tak Konsisten dengan Narasi Perubahan Jika Dukung Pemerintahan Prabowo
Pengumuman ini menambah panas polemik terkait etika nepotisme di lingkungan birokrasi pemerintahan.
Benny Sinomba Siregar bukanlah sosok baru dalam struktur pemerintahan Kota Medan.
Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dia telah memiliki pengalaman sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Medan.
Namun, hubungannya dengan Walikota sebagai kerabat keluarga langsung menimbulkan tanya akan prinsip meritokrasi dalam pengangkatan jabatan publik.
Sementara itu, penunjukan-penunjukan lain di tingkat provinsi dan kabupaten juga menjadi sorotan.
Baca Juga: Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan Gimana?
Penunjukan Wiriya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) oleh Hasanudin pada tanggal 23 April 2024, bersamaan dengan pelantikan Dimposma Sihombing sebagai Plt Bupati Tapanuli Utara (Taput), semakin memperkuat wacana terkait praktek nepotisme di tingkat kepemimpinan daerah.
Pro dan kontra terus bergulir terkait penunjukan-penunjukan ini.
Di satu sisi, ada yang mempertanyakan transparansi dan keterbukaan dalam proses seleksi dan pengangkatan jabatan publik.