Soal Jatah Kursi Menteri, Demokrat: Harus Dapat Tempat yang Pantas

Bisnisbandung.com - Saat ini sedang beredar sebuah rumor yang mengatakan Koalisi Indonesia Maju sedang membagi-bagikan jatah kursi menteri kepada setiap partai yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.

Sontak rumor ini pun mendapatkan respon dari Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yaitu Hinca Panjaitan.

Hinca menyebutkan bahwa partai nya yaitu Partai Demokrat, harus dan wajib mendapatkan tempat yang pantas di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Respons Demokrat Soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri ke Prabowo: Hak Presiden

Tuntutan tersebut menurutnya adalah hal yang wajar mengingat Demokrat sudah berkomitmen penuh untuk bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran di pemerintahan mendatang.

"Kami inginkan agar Demokrat mendapatkan tempat yang pantas dan cukup karena memang kita sudah meneguhkan komitmen untuk berada dalam pemerintahan bersama-sama lima tahun," ucap Hinca, Jakarta, pada Senin (18/3/2024).

Walaupun begitu Hinca memahami bahwa jatah kursi menteri pasti akan sangat terbatas dengan melihat begitu banyaknya partai yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Respons Demokrat Soal Golkar Minta Jatah 5 Menteri ke Prabowo: Hak Presiden

Oleh karena itu ia mengatakan pihaknya akan menegosiasikan terlebih dahulu dengan Koalisi Indonesia Maju terkait jatah pembagian kursi menteri ini.

"Kami akan duduk bersama dan membicarakan tentang bagaimana ke depan dan semua tahu teman-teman bahwa ada 4 partai di parlemen yang sama-sama bekerja, saya meyakini bahwa nanti akan ada pertemuan," ucapnya.

Hinca pun menjelaskan bahwa partai Demokrat adalah partai yang sangat berpengalaman di dalam pemerintahan sehingga memberikan tempat yang pantas untuk partai Demokrat terkait jatah kursi menteri bukanlah tindakan yang sia-sia.

Baca Juga: Demokrat 9 Tahun Jadi Oposisi, AHY: Begitu Masuk Saya Merasa Nyaman

"Kami berpengalaman dalam memberi masukan dan memberikan pandangan bagaimana membuat kabinet ini kuat dan juga kuat di parlemen," ujarnya.

"Sehingga dengan jumlah portofolio kementerian yang ada dan lembaga-lembaga yang ada tentu menjadi penting untuk dibicarakan bersama," sambungnya.***