Wacana Menkes Sangat Membahayakan, Dekan FK Unpad Kritik Dokter Umum Diizinkan Operasi Sesar

bisnisbandung.com - Wacana Menkes untuk melatih dokter umum agar dapat menangani layanan kebidanan termasuk tindakan operasi sesar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), memicu kekhawatiran serius dari kalangan akademisi dan praktisi kedokteran.

 Salah satu suara datang dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) sekaligus Ketua Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Prof. Dr. Yudi M. Hidayat, SpOG.

Menurutnya, gagasan tersebut sangat berisiko dan berpotensi menurunkan standar kompetensi medis di Indonesia.

Baca Juga: Partai Super TBK vs PSI, Pengamat Politik Bongkar Rencana Politik Jokowi

“Kemudian berbicara tentang tindakan seksio sesaria (operasi sesar) dan kemudian wacananya adalah memberikan kewenangan itu kepada dokter umum, maka yang pertama kali terjadi adalah penurunan level kompetensi medis. Ini adalah wacana yang sangat membahayakan,” ujarnya dalam pernyataannya, Kamis (15/5).

 Ia menilai, solusi memperbolehkan dokter umum melakukan tindakan berisiko tinggi seperti operasi sesar justru bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan kedokteran yang bersifat berjenjang dan terstandar secara global.

Hal ini juga dianggap bisa mengancam keselamatan ibu dan bayi yang menjadi pasien dalam praktik kebidanan.

Baca Juga: Menguak Ancaman Dinasti Politik Jokowi, Pengamat Politik Sebut Indonesia Bisa Bubar

Prof. Yudi menilai wacana tersebut lahir dari pendekatan yang tidak didasarkan pada data ilmiah, kajian mendalam, ataupun pemahaman menyeluruh terhadap sistem layanan kesehatan.

 Ia mengkritisi adanya narasi publik yang menyudutkan profesi kedokteran, seolah-olah sedang diciptakan kondisi krisis untuk kemudian diatasi oleh pihak-pihak tertentu demi pencitraan.

Ditekankan pula bahwa tindakan medis seperti operasi sesar hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah memiliki kompetensi dan kualifikasi khusus, sesuai standar yang diakui oleh lembaga internasional seperti WHO dan WFME.

“Keselamatan pasien menjadi problema nantinya, dan hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan kedokteran yang berjenjang,” tegasnya.

 Memberikan wewenang semacam itu kepada dokter umum tanpa dasar kompetensi yang tepat dinilai bisa menjadi preseden buruk dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Baca Juga: “PSI Kebanyakan Gimmick” Pengamat Politik: Jangan Malu-malu, Akui Saja Partainya Jokowi!