Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan sikap tegasnya terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah berjalan di sekolah-sekolah Jawa Barat.
Ia menegaskan tak akan segan menutup dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan memproses hukum bagi pihak yang terbukti menyelewengkan dana atau mengurangi porsi makanan.
“Saya akan bentuk Satgas untuk menangani MBG di Jawa Barat. Saya juga akan buat ruang pelaporan di kanal YouTube dan semua media sosial saya. Setiap hari masyarakat boleh memposting makanan yang diterima,” ujar Dedi Mulyadi dalam YouTubenya.
Baca Juga: Tidak Ada Negosiasi dengan Israel, Kapal Global Sumud Flotilla dan Aktivis Kemanusiaan Dibajak Paksa
Menurut Dedi Mulyadi pengawasan publik adalah bagian penting dari transparansi program MBG.
Ia bahkan mendorong orang tua, siswa, dan guru untuk ikut serta dalam mengawasi kualitas makanan yang disajikan.
Namun Dedi Mulyadi menegaskan satu hal: guru tidak boleh mencicipi makanan MBG.
“Yang harus mencicipi adalah tenaga teknis yang memeriksa makanan sebelum makanan itu masuk ke sekolah. Jangan guru,” tegasnya.
Gubernur Dedi menyampaikan, ada tiga sanksi yang akan dijatuhkan bagi pihak dapur atau pelaksana MBG yang melanggar aturan: Sanksi administratif, Penutupan dapur MBG, dan Sanksi pidana.
Ia menjelaskan penyimpangan sekecil apa pun dalam program ini akan dianggap sebagai bentuk penggelapan uang negara.
“Kalau dari 10.000 porsi dikurangi jadi 7.000 atau 6.000, itu artinya uang negara hilang dalam satu porsi,” katanya tegas.
Langkah tersebut kata Dedi Mulyadi bukan semata bentuk hukuman tetapi komitmen pemerintah untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Dedi Mulyadi juga mendorong masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program MBG melalui kanal laporan daring yang akan disediakan.
Baca Juga: BP BUMN Fokus Regulasi, Pengelolaan Diserahkan ke Danantara