Bisnisbandung.com - Selama pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2025 yang digelar mulai 14 hingga 27 Juli, Satlantas Polrestabes Bandung mencatat total 4.673 pelanggaran lalu lintas.
Namun menariknya hampir seluruh pelanggar tidak langsung dikenai tilang melainkan hanya mendapat teguran.
KBO Satlantas Polrestabes Bandung AKP Deden menyebutkan bahwa pelanggaran terbanyak masih didominasi oleh pengendara yang tidak menggunakan helm sesuai Pasal 291.
Baca Juga: ARSITEK DI BALIK TIRAI: Pendiri Sekolah Elit Dunia dan Misi Tersembunyi Mereka
Serta tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor (Pasal 280) dan melawan arus lalu lintas (Pasal 287).
Dikutip dari instagram humaspoldajabar, AKP Deden menjelaskan “Dari total 4.673 pelanggar sebanyak 4.666 hanya diberi teguran langsung di lapangan sedangkan hanya 7 orang yang ditindak melalui sistem tilang elektronik (ETLE).”
Menurutnya pendekatan persuasif masih menjadi pilihan utama dalam operasi tahun ini.
Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tanpa harus mengedepankan sanksi yang bersifat memaksa.
Menutup rangkaian Operasi Patuh Lodaya 2025, AKP Deden tak lupa mengingatkan masyarakat untuk terus mematuhi aturan lalu lintas.
Ia menekankan pentingnya kelengkapan surat kendaraan serta menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam berkendara.
"Jangan anggap sepele pelanggaran kecil. Semua bisa berdampak pada keselamatan baik bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya," pungkasnya.
Operasi Patuh Lodaya rutin digelar setiap tahun sebagai bentuk upaya kepolisian dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bandung.
Lebih lanjut, AKP Deden mengungkapkan bahwa pelanggar paling banyak berasal dari pengendara sepeda motor terutama kalangan usia muda.
Baca Juga: Sekolah Rahasia Para Penguasa: Tempat Elit Dididik untuk Menguasai Dunia!
Artikel Terkait
Ancaman PHK di Sektor Wisata Makin Nyata, Awalil Rizky: Pemerintah Harus Beri Solusi Cepat!
Amien Rais Sebut 10 Tahun Jokowi adalah Politik Pengkhianatan Nasional!
Angka Kemiskinan BPS Diragukan, Bank Dunia Sebut Bisa Capai 68%! Ekonom: Metode BPS Perlu Direvisi
Bantahan Tegas Suhadi: Jokowi Tak Pernah Incar Gibran Jadi Capres 2029 Lewat PSI
IKN Telan Triliunan Rupiah, Pengamat ekonomi: Moratorium Jadi Solusi atau Bom Waktu APBN?
OJK Harus Bertindak! Ekonom: Gerakan Gagal Bayar Pinjol Bisa Rusak Industri Fintech