Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali melakukan inspeksi mendadak ke lokasi galian tanah di kawasan Cikarang.
Dalam sidaknya Dedi Mulyadi mendapati ratusan truk berkapasitas besar berjejer di jalan provinsi yang sudah rusak parah.
Para sopir truk pun mengeluhkan banyaknya pungutan liar yang membuat penghasilan mereka sangat minim.
Baca Juga: Fokus Tampung Anak dari Keluarga Miskin, Sekolah Rakyat Siap Dimulai Tahun Ajaran Baru 2025/2026
Dikutip dari video yang diunggah ke kanal YouTubenya, Dedi Mulyadi menjelaskan “Coba bayangkan ini truk bawa tanah kapasitas sampai 30 ton padahal jalan provinsi itu maksimal hanya 8 ton.”
“Jalannya rusak yang untung pengusaha tanah yang sengsara ya sopir,” ujar Dedi Mulyadi.
Dalam dialognya dengan para sopir Dedi Mulyadi terkejut mendengar bahwa mereka harus mengeluarkan uang hingga Rp75 ribu untuk sekali jalan.
Uang tersebut terbagi ke beberapa pos, di antaranya: Rp45 ribu untuk surat jalan (disebut DO), Rp10 ribu untuk membeli air mineral wajib, Sisanya untuk terpal dan jasa operator lapangan.
“Bayar air mineral pun wajib kalau enggak beli bisa dilarang lewat. Masa iya segitunya? Ini kan membebani sopir,” kata Dedi Mulyadi.
Baca Juga: Perkara Pihak Yayasan Belum Bayar Mitra MBG, Pemerintah Buka Suara
Mirisnya dengan semua biaya operasional yang tinggi penghasilan sopir justru sangat kecil.
“Sehari cuma dapat satu rit paling dibayar Rp150 ribu. Itu pun kotor belum makan, belum beli BBM, belum bayar tol,” kata seorang sopir kepada Dedi Mulyadi.
Keluhan itu langsung direspons oleh Gubernur Dedi yang berjanji akan menertibkan semua izin usaha tambang dan penjualan tanah yang bermasalah.
Ia bahkan meminta jajarannya untuk mengevaluasi dan mencabut izin usaha yang tidak mematuhi aturan kapasitas jalan dan merusak lingkungan.
Baca Juga: Dana Program MBG ‘Mandek’ di Yayasan, Mitra Dapur Kalibata Rugi Hampir Rp1 Miliar
Artikel Terkait
UGM Diseret dalam Kasus Ijazah Jokowi, Mahfud: Mereka Cuma Keluarkan Bukan Palsukan
Kontroversi Ijazah Jokowi: Mohamad Sobary Tuntut Kebenaran dan Pertanggungjawaban
Korupsi Hakim Bukan Karena Gaji Kecil, Ini Penjelasan Mahfud MD!
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ungkap Ngerinya Mafia Hukum yang Merusak Kepercayaan Publik
Pakar politik Bongkar Dugaan Operasi Senyap Jinakkan Kelompok Kritis
Matahari Kembar di Kabinet Prabowo, Sobary Soroti Politik Gembel!