Bisnisbandung.com - Mahfud MD buka suara soal polemik ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang kembali jadi sorotan publik.
Dalam youtubenya Mahfud menegaskan bahwa kasus ini semestinya tak perlu menyeret Universitas Gadjah Mada (UGM).
Mahfud menyoroti ketimpangan dalam penegakan hukum dan pemahaman konstitusi di Indonesia.
Baca Juga: Indonesia Tidak Lagi Menarik Untuk Investor Amerika, Karena Terlalu Banyak Hutang ke China?
"UGM itu bukan pemalsu ijazah. Mereka tinggal bilang, 'Ini lho ijazahnya, sudah saya keluarkan'," kata Mahfud.
Menurut Mahfud polemik ini bisa diselesaikan dengan sederhana jika memang ada itikad baik dari semua pihak.
Ia menyebut UGM hanya perlu menunjukkan dokumen yang dimaksud dan pihak yang meragukan bisa mengaksesnya lewat mekanisme resmi.
Namun Mahfud juga menyindir keras sistem hukum yang dinilai tidak proporsional dalam menangani kasus ini.
Ia menyayangkan pihak-pihak yang menggugat justru menghadapi kriminalisasi sementara dugaan utama tak kunjung diselidiki secara tuntas.
Baca Juga: Siasat Amerika Serikat Mainkan Tarif Impor, Mantan Diplomat Soroti Agenda Tersembunyi
"Yang menuduh justru ditangkap duluan. Padahal yang dituduh belum pernah diperiksa secara hukum. Ini kan aneh," tegasnya.
Lebih jauh Mahfud juga membantah narasi bahwa jika benar ijazah Jokowi palsu maka seluruh keputusan yang ia buat sebagai presiden otomatis batal.
Menurutnya hukum tata negara tidak bekerja dengan cara seperti itu.
"Itu salah. Dalam hukum administrasi negara ada asas kepastian hukum. Keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah tetap mengikat," jelas Mahfud.
Baca Juga: ‘Trump Menilai Indonesia Ketakutan’ Pakar Keuangan Global: Dia Punya Riset yang Luar Biasa
Artikel Terkait
Ade Armando: Mereka Bermimpi Indonesia Butuh PDIP dan Megawati
4 Hakim Terseret Korupsi CPO, Mahfud MD: Kejagung Masih Setengah Hati
Heboh Ijazah Jokowi Fiktif, Pengamat Politik Tantang Mau Ngapain Kalau Terbukti Palsu?
Pengamat Menelisik Bahaya Politikal Sinyal dari Kunjungan Menteri ke Solo Bertemu Jokowi
Ade Armando Bongkar Gebrakan Dedi Mulyadi: Media Dicekik, Preman Disikat!
Eiger Camp Diperiksa DPRD KBB, Izin Sah tapi Lahan Digarap di Luar Rencana