Ade Armando Bongkar Gebrakan Dedi Mulyadi: Media Dicekik, Preman Disikat!

Bisnisbandung.com - Dedi Mulyadi kembali mencuri perhatian dengan kebijakan-kebijakan yang diluncurkannya sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat.

Salah satu kebijakan yang menuai perhatian adalah pemangkasan anggaran belanja media yang tajam serta fokusnya yang kuat dalam memberantas praktik preman di wilayahnya.

Dalam pandangan Ade Armando hal ini bukanlah sekadar pencitraan politik melainkan langkah konkret yang berani untuk menegakkan keadilan dan memberdayakan masyarakat.

Baca Juga: Ekonom Senior Ungkap Upaya Pemerintah Lindungi Industri dari Dampak Tarif Trump

Ade Armando dalam kanal YouTubenya mengungkapkan keyakinannya bahwa langkah Dedi Mulyadi untuk menurunkan anggaran belanja media di Jawa Barat adalah tindakan yang sangat signifikan.

Pada 2023 anggaran belanja media Jawa Barat tercatat hampir mencapai Rp 50 miliar.

Namun di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi pada 2024 anggaran tersebut dipangkas menjadi hanya Rp 3,1 miliar.

Menurut Armando langkah ini adalah bukti bahwa Dedi Mulyadi lebih memilih untuk membiarkan dirinya diberitakan secara objektif oleh media tanpa bergantung pada media untuk membangun citra positif.

Dedi Mulyadi memilih untuk merealokasikan dana tersebut ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Skandal Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi Sebut Ini Narasi Menyesatkan ‘Kalau ada Aslinya, Buktikan Saja’

Daripada menggunakan dana untuk membayar media agar selalu memberitakan hal-hal positif tentang pemerintahannya.

"Ini adalah langkah yang luar biasa. Dedi Mulyadi tidak peduli dengan pencitraan yang penting adalah memberikan kinerja terbaik untuk rakyat. Dia tidak takut media akan mengawasinya secara kritis karena dia yakin kinerjanya akan berbicara sendiri," ujar Ade Armando.

Selain pemangkasan anggaran media Dedi Mulyadi juga menunjukkan keberaniannya dalam memberantas praktik premanisme yang marak di Jawa Barat.

Dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada 21 Maret 2025 Dedi Mulyadi mengumumkan pembentukan satuan tugas (Satgas) anti-preimanisme di seluruh wilayah provinsi ini.

Baca Juga: Pihak Jokowi Enggan Tunjukkan Ijazah Asli, Tim Hukum: Kecuali Diminta Pihak yang Berwenang