Dedi Mulyadi Respons Instruksi Megawati, Kepala Daerah Harus Patuh ke Pemerintah

Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Megawati meminta kepala daerah dari partainya menunda kegiatan retret di Magelang Jawa Tengah.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto harus patuh terhadap arahan pemerintah pusat.

Baca Juga: Polarisasi Politik Tak Bisa Dihindari, Tapi Niat Baik Harus Dikedepankan Kata Waketum Golkar

Pernyataan ini disampaikan Dedi Mulyadi sebelum acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat, 21 Februari 2025.

Ia menekankan bahwa setiap kepala daerah termasuk yang berasal dari PDIP telah diambil sumpahnya untuk mengabdi kepada masyarakat dan menaati aturan pemerintah.

Dikutip dari youtube kompas, Dedi Mulyadi menjelaskan "Ya kita ini kan sudah menjadi kepala daerah."

"Karena menjadi kepala daerah maka ketaatan sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan," ujar Dedi Mulyadi.

Meski begitu Dedi Mulyadi juga menyatakan bahwa instruksi Megawati merupakan haknya sebagai ketua umum partai politik kepada seluruh kadernya.

Baca Juga: Tagar Indonesi Gelap Tidak Seram, Biasa-Biasa Saja Pandangan Prof Lely Arriane

Namun setelah dilantik sebagai kepala daerah seorang politisi harus mengutamakan kepentingan rakyat.

"Itu hak Bu Mega tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat maupun daerah," tegasnya.

Dedi Mulyadi memastikan bahwa bupati maupun wali kota di Jawa Barat yang berasal dari PDIP tetap akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ia menilai kepala daerah harus mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai politik.

Baca Juga: Demo Besar oleh Mahasiswa, Ketua BEM SI: Partai Politik Buat Sikap Dong!