Demo Besar oleh Mahasiswa, Ketua BEM SI: Partai Politik Buat Sikap Dong!

bisnisbandung.com - Demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bukan sekadar aksi turun ke jalan, melainkan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa dan masa depan masyarakat.

Aksi ini mencerminkan kecemasan dan kekhawatiran mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Mahasiswa menyoroti ketidakpastian masa depan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Baca Juga: KPK Tahan Hasto Kristiyanto, Ini Alasan yang Diungkap Setyo Budiyanto

Kondisi ini menimbulkan ketakutan, tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga mereka, termasuk orang tua dan saudara-saudara mereka.

Kekhawatiran ini digambarkan sebagai situasi "remang-remang," di mana masih ada harapan meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi.

Salah satu sorotan utama dalam demonstrasi ini adalah sikap partai politik yang dianggap belum cukup responsif terhadap tuntutan masyarakat.

“Partai Politik buat sikap dong! Siap mengakomodasi tuntutan-tuntutan kami di Senayan!” ujar Satria Naufal, Ketua BEM SI dilansir dari youtube Indonesia Lawyers Club.

Baca Juga: Ray Rangkuti Desak Pembatalan Retreat Kepala Daerah, Efisiensi Anggaran Harus Diutamakan!

“Jangan cuma berkoalisi dengan pemerintah, mendukung program-program dan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang tidak berpihak kepada rakyat,” lanjutnya.

Mahasiswa mengkritisi partai politik yang cenderung berkoalisi dengan pemerintah tanpa memberikan sikap yang jelas terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan kepentingan publik.

 Mereka mendesak agar partai politik lebih aktif dalam mengakomodasi aspirasi rakyat, khususnya dalam pembahasan undang-undang yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Prabowo: Danantara Siapkan Rp 325 Triliun untuk 15 Megaproyek, Mantan Presiden Masuk Jadi Pengawas yang Membuat Publik Curiga!

Selain itu, mahasiswa menolak revisi sejumlah undang-undang yang dianggap tidak menguntungkan rakyat, seperti UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU TNI.