Dana PIP Diduga Dipotong, Dedi Mulyadi Desak Kejaksaan Bertindak

Bisnisbandung.com - Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menyoroti dugaan pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di salah satu sekolah di Karawang.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa jika ada indikasi penyalahgunaan kasus ini harus diproses hukum.

"Kalau memang ada penyimpangan harus diaudit oleh inspektorat. Kalau mau penyidikan langsung ya serahkan ke kejaksaan," ujar Dedi Mulyadi yang dikutip dari kanal YouTube-nya.

Baca Juga: Otonomi Daerah Diintervensi? Faizal Assegaf: Gubernur dan Bupati atau Walikota Setara dengan Presiden

Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya membebaskan guru dari beban administrasi yang tidak berhubungan dengan tugas mengajar.

Ia menegaskan bahwa segala bentuk investigasi atau pendataan bantuan seharusnya ditangani oleh tim administrasi sekolah, bukan guru mata pelajaran.

"Guru tugasnya mengajar bukan mengurus data bantuan atau pendataan PIP. Harusnya ada front office yang menangani hal-hal administrasi seperti ini," katanya.

Sejumlah guru di sekolah tersebut mengeluhkan bahwa mereka dimintai keterangan terkait bantuan PIP.

Padahal mereka tidak memiliki wewenang dalam pendataan maupun pencairan dana tersebut.

Baca Juga: Denny Siregar Membayangkan Dampak Positif Jika Pendidikan Gratis dan Berkualitas untuk Indonesia

Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa pemotongan dana bantuan diduga sudah terjadi sejak 2020 baik dari dana reguler maupun aspirasi.

Dana yang seharusnya diterima langsung oleh siswa dikabarkan dipotong dan digunakan untuk kepentingan sekolah.

"Semestinya uang itu hak siswa bukan untuk kepentingan lain. Kalau benar ada penyimpangan maka harus ditindaklanjuti sesuai aturan hukum," tegas Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa siswa dari keluarga tidak mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan.

Baca Juga: “Semua Jadi Menderita” Said Didu Tunjukkan Efesiensi Anggaran Gara-Gara Jokowi