“Semua Jadi Menderita” Said Didu Tunjukkan Efesiensi Anggaran Gara-Gara Jokowi

bisnisbandung.com - Said Didu menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk menutupi beban utang yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 Menurut Said Didu, kebijakan pemangkasan anggaran ini membuat banyak pihak merasakan dampak negatif, karena dilakukan untuk menutupi utang negara yang meningkat drastis pada era pemerintahan sebelumnya.

“Beban utang dibungkus dengan kata Efesiensi-semua jadi menderita oleh Jokowi Karena Jokowi nambah utang ugal-ugalan, thn ini pemerintah harus bayar utang sbsr Rp 1.352 t (bunga dan pokok),” dalam cuitannya di akun X @Said Didu. 

Baca Juga: Utang Negara Masih Menggunung, Hendri Satrio Usul Yusuf Mansur Bantu Prabowo

“Saat menerima pemerintahan, 2014 beban utang hanya sktr Rp 300 t atau naik 4,5 kali lipat,” lanjutnya.

Berdasarkan data yang dibagikan Said Didu, pembayaran pokok dan bunga utang Indonesia mengalami lonjakan signifikan pada masa kepemimpinan Jokowi.

 Pada tahun 2025, pembayaran utang diperkirakan mencapai Rp 1.352,85 triliun. Angka ini naik sekitar 4,5 kali lipat dibandingkan tahun 2014 saat Jokowi pertama kali menjabat, di mana beban utang hanya sekitar Rp 300 triliun.

Baca Juga: Jangan Baper, Rudi S Kamri ke Prabowo: Harusnya Bangga Jadi Presiden Seutuhnya!

 Peningkatan utang ini dinilai akibat kebijakan penambahan utang yang agresif pada era Jokowi.

Grafik yang dibagikan Said Didu menunjukkan tren peningkatan pembayaran utang yang terus berlanjut selama masa pemerintahan Jokowi dan berdampak pada kebijakan anggaran di era Prabowo.

 Grafik tersebut juga memperlihatkan komponen utang yang terdiri dari pembayaran pokok (ditandai dengan warna biru) dan bunga utang (ditandai dengan warna oranye).

Total pembayaran utang tiap tahunnya ditunjukkan oleh garis hitam yang terus menanjak.

Data dalam grafik tersebut bersumber dari Kementerian Keuangan untuk periode 1990-2023 dan proyeksi dari Bright Institute untuk tahun 2024-2025 berdasarkan data APBN.

Baca Juga: Soeharto vs Prabowo, Ikrar Nusa Bhakti: Siapa yang Lebih Tegas dan Bijak?