Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Gorden DPR RI, Indonesia Darurat Korupsi

Bisnis Bandung - Pengamat Hukum dan Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan, saat ini orang tengah ribut-ribut dugaan korupsi Rp 43 miliyar, yaitu kasus pengadaan/pemegang tender gorden rumah dinas anggota DPR RI.

Refly Harun mengutip kepada pemberitaan sejumlah media mengungkapkan, pemenang tender gorden rumah dinas anggota DPR RI, adalah PT Bertiga Mitra Solusi. Pemenang tender gorden rumah dinas anggota DPR itu, menang dengan nilai tawaran yang lebih tinggi dibandingkan dua perusahaan lainnya.

PT Bertiga Mitra Solusi memenangkan tender gorden rumah dinas anggota DPR RI, dengan tawarannya senilai Rp 43.5 Miliyar, sementara dua peruaahaan lainnya yakni PT Sultan Sukses Mandiri senilai Rp 37.7 Miliyar, dan PT Panderman Jaya senila Rp 40.21Miliyar, kutip Refly Harun.

Baca Juga: Mahfud MD: Kini Korupsi Lebih Gila Mulai Menteri, Hakim, Anggota DPRD dan Penegak Hukum

"Bapak - bapak yang ada di DPR, diistana negara, masalah terbesar itu bukan radikalisme, ekstrimisme yang merupakan pemain pinggiran dan tidak berada di epicentrum kekuasaan"

"Tetapi masalah kita sesungguhnya adalah, korupsi, dimana koruptor-koruptor itu berada dipusat - pusat kekuasaan".

"Baik kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Itulah yang seharusnya diaddres, bukan soal-soal yang terkait dengan pinggiran seperti isu-isu yang sengaja tengah dimainkan".

Baca Juga: Istana Presiden di IKN Berbentuk Burung Garuda, Ariko: Keamanannya Kurang Terjaga
Refly Harun menegaskan, Indonesia sulit, anggota DPR tidak memiliki empati. Empati itu, perasaan senasib sepenanggungan, sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat.

Perilaku seperti inilah yang sebelumnya harus dilawan, "the command enemy" kita adalah korupsi yang meruyak dieksekutif, legislatif dan yudikatif.

Tetapi sayang pemerintah Presiden Jokowi dan orang - orang yang terlibat dilingkar kekuasaan, justru mencari musuh lain, yang sebenarnya tidak jelas keberadaanya, dan tidak jelas pemainnya, dipinggiran atau dipusat kekuasaanya.

Kalaupun ada yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi tidak berarti mereka kemudian berimajinasi tentang hal - hal yang aneh, tetapi lebih pada bagaimana kontrol terhadap kebijakan negara yang makin amburadul, yang makin tidak terarah.

Baca Juga: Fahri Hamzah: Negara Kita Ada 3 Level Kerusakan, diantaranya Menteri Dagang Pakai Jabatan

Menurut Refly Harun, praktik - praktik seperti ini barangkali lajim, umum, yaitu memenangkan perusahaan-perusahaan yang jelas tidak jelas.

"Jadi modusnya adalah pengadaan barang dan jasa, kemudian atas pengadaan barang dan jasa itu, kemudian dibuat perusahaan walaupun perusahaan itu baru sekalipun, yang paling penting memenangkan tender, toh nanti bisa disubkontrakan, subkontraktor"

"Jadi mental - mental seperti inilah yang harus diberangus di Republik Indonesia, yaitu mencari keuntungan dengan hal-hal seperti ini"

"Nah kalau memang jelas, kalau memang serius, DPR harus melakukan investigasi. Kenapa ada perusahaan dengan penawaran tertinggi justru dimenangkan, this is the question"

"Karena kalau dibilang barangnya masih memenuhi syarat dan lain sebagainya, maka secara teoritis, tiga besar itu adalah tiga perusahaan yang barangnya pasti sudah memenuhi syarat, spesifikasinya sudah memenuhi syarat, karena tinggal siapa yang berani nawar dengan harga yang jauh lebih rendah dalam pengertian mengurangi keuntungan mereka".

Baca Juga: Ridwan Kamil : Siapkan Tim Ahli Guna Mengantisipasi Hepatitis Akut

"Justru ketika menawar lebih tinggi dan dimenangkan, harus patut dicurigai, apakah perusahaan tersebut kemudian membagi keuntungannya dengan orang-orang tertentu yang mau/telah memenangkannya, itu sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi penyakit direpublik ini" tegas Refly Harun

Pengamat Hukum dan Tata Negara ini mengimbuhkan, terus terang saja, kalau bicara tentang korupsi ini menjadi kesal, kenapa? Karena kita tidak pernah melihat korupsi sebagai darurat, kondisi darurat.

Pendukung Presiden Jokowi hanya sibuk bicara radikalisme, ekstrimisme, islamfobia, anti islam dan lain sebagainya, tetapi tidak mau mengupgrade persoalan akut direpublik ini, yaitu perilaku korupsi, perilaku korup pejabat - pejabat publik yang berada di epicentrum kekuasaan, mereka tidak berada diluar kekuasaan tetapi berada di epicentrum kekuasan.

Selama Presiden/pemimpin siapapun yang berkuasa tidak mengupgrade ini, tidak berusaha mencari solusi atas korupsi ini, maka negara ini terus menerus akan terpuruk dan terus menerus akan mencari kambing hitam lain untuk menutupi perilaku korup ini.

Baca Juga: Kata Refly Harun, Pemimpinnya Tukang Bohong, Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Rendah

"Coba bayangkan dinegara mana, yang menteri - menterinya dicokok karena korupsi, anggota anggota DPR nya bahkan Ketua MPR nya dicokok karena korupsi, kemudian hakim-hakimnya bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi dicokok karena korupsi"

"Pejabat - pejabat kepolisian dicokok, karena korupsi, jaksa-jaksanya dicokok karena korupsi, tapi kita tidak kunjung mengatakan, kita telah ada darurat korupsi"

Menurut Refly Harun, kalau ini tidak diangkat, perilaku - perilaku korup ini, maka negara akan terus menerus terpuruk, dan celakanya, mereka yang mengatakan cinta negara inilah sesungguhnya pelaku korup.