Ini mencakup langkah struktural seperti larangan membangun di daerah rawan dan revitalisasi sungai, serta langkah nonstruktural seperti edukasi masyarakat, penyediaan jalur evakuasi, dan simulasi tanggap darurat.
Sayangnya, setiap kali bencana datang, pemerintah cenderung gagap. Keterbatasan dana sering dijadikan alasan, padahal persoalannya bukan pada kekurangan anggaran, melainkan minimnya prioritas dan keseriusan dalam penanggulangan.
Akibatnya, rakyat menjadi korban berulang: kehilangan harta, tempat tinggal, bahkan nyawa. Setelah bencana, mereka harus menanggung beban pemulihan secara mandiri, sementara bantuan pemerintah kerap datang terlambat dan tidak memadai.
Sementara itu, masyarakat sipil dan relawan justru tampil di garis depan, menunjukkan bahwa empati sosial masih lebih nyata dibanding fungsi pengurusan negara.
Kondisi ini menegaskan lemahnya peran negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.
Baca Juga: LPEM UI Ingatkan Dampak Serius Redenominasi Jika Dilakukan Tanpa Perencanaan Matang
Tinjauan dari Perspektif Islam
Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab penuh sebagai raa’in (pengurus) rakyat, termasuk dalam menghadapi bencana alam.
Pemerintah wajib menjalankan mitigasi secara disiplin, mengerahkan sumber daya, dan menyediakan dana tanpa menunggu inisiatif swadaya masyarakat.
Sistem keuangan Islam melalui baitulmal memiliki pos khusus untuk penanganan bencana (Ath-Thawaari), yang dananya bersumber dari fai, kharaj, serta harta kepemilikan umum.
Bila tidak mencukupi, dapat ditopang dari sumbangan sukarela kaum muslim. Dengan demikian, penanganan bencana tidak bergantung pada APBN tahunan yang sering kali terbatas dan birokratis.
Negara dalam sistem Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat saat krisis, baik pangan, tempat tinggal, maupun pemulihan pascabencana.
Inilah bentuk tanggung jawab riil sebuah pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan sekadar formalitas seremonial atau alasan dana yang tak kunjung cukup.
Wallahualam bissawab.***
Baca Juga: Urgensi Redenominasi Rupiah Dinilai Masih Lemah, Berpotensi Timbulkan Masalah