Rasulullah Saw. bersabda, "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)
Makna hadis ini dalam konteks kekinian menegaskan bahwa sumber daya pengetahuan, termasuk karya ilmiah dan kreativitas, sejatinya adalah milik bersama. Negara wajib menjaganya agar tetap terbuka dan bermanfaat bagi umat, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar.
Negara dalam Islam berperan sebagai raa’in, pengurus rakyat, bukan pedagang. Negara harus memastikan ilmu, teknologi, dan inovasi dapat diakses seluas-luasnya untuk kemaslahatan.
Baca Juga: Miris dengan Kondisi Negeri, Amien Rais: Semangat Kepahlawanan Meredup, Korupsi Justru Meningkat
Jika ada penghargaan bagi penemu, maka diberikan melalui baitulmal sebagai apresiasi, bukan sebagai transaksi komersial.
Cahaya dari Peradaban Islam
Sejarah mencatat, pada masa Khalifah Al-Ma’mun dari Dinasti Abbasiyah, para penerjemah karya ilmiah Yunani dan Persia mendapat penghargaan besar, bukan karena menjual karyanya, tetapi karena menyebarkan ilmu.
Bahkan Khalifah Al-Hakam di Andalusia memberikan 1.000 dinar emas untuk karya monumental Kitab Al-Aghani.
Namun, semua penghargaan itu berasal dari negara, bukan dari pasar. Ilmu dijaga agar tetap suci, bebas dari eksploitasi, dan menjadi sarana menuju keberkahan.
Baca Juga: Sentil Gelar Pahlawan Soeharto, Rocky Gerung: Yang Kita Ingat Bukan Kepahlawanan
Menjaga Karya, Menjaga Martabat
Kebijakan Kemenkumham dan Disdik Jabar patut diapresiasi sebagai langkah awal melindungi hasil karya siswa. Namun, pelindungan sejati tidak boleh berhenti di atas kertas hukum.
Ia harus menyentuh hati dan jiwa sistem pendidikan kita, membangun kesadaran bahwa ilmu adalah cahaya, bukan komoditas.
Dialog di ruang rapat itu kini terasa hidup kembali dalam benak saya.
“Bu, apa gunanya kami membuat karya kalau nanti malah jadi milik orang lain?” tanya seorang siswa dengan mata polos.