Menteri Pongah Sok Paling Kuasa Dimana Keberadaannya, Masinton: Luhut Penyebar Hoaks Big Data

BISNIS BANDUNG - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut,  aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (11/4/22)  merupakan respons kritik dan perlawanan terhadap elite politik tua yang rakus kekuasaan.

Bahkan lanjut Masinton, untuk mencapai tujuan keserakahannya secara terang-terangan berupaya membajak konstitusi dan menenggelamkan demokrasi. Unjuk rasa mahasiswa digelar untuk meminta ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.

“Pertanyaannya adalah ke mana Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Marves yang menggalang dukungan palsu tiga periode masa jabatan presiden ? Kemudian dimana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan Menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan tiga periode masa jabatan presiden?” ungkap Masinton.

Baca Juga: Refly Harun: Ingat Status Darurat Kesehatan Masyarakat dan Bencana Nasional hingga Saat ini Belum Dicabut

Sebab , Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang melontarkan pernyataan adanya big data masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu.  Masinton menegaskan, gagasan penundaan Pemilu maupun masa jabatan Presiden tiga periode bukan datang dari Jokowi.

Masinton mempertanyakan keberadaan  Luhut Binsar Pandjaitan, usai Presiden Joko Widodo  menegaskan kembali secara  gamblang,  bahwa tidak ada rencana agenda penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa periode jabatan Presiden.

“Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,” kata Masinton , Senin (11/4/22).

Baca Juga: Teriakan Munafik, Ade Dipukuli hingga Babak Belur

 “Bahwa gagasan berasal dari  Menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik,” ujar Masinton.

Anggota DPR RI dari fraksi PDIP  tersebut menyebut, seharusnya Luhut buka suara usai Presiden Jokowi menegaskan Pemilu akan digelar sesuai pada waktunya pada 14 Februari 2024. Masinton  mendesak Luhut untuk mundur dari berbagai jabatan yang dipegangnya saat ini.

“Harusnya Menko tersebut secara kesatria mundur dari seluruh jabatannya. Apalagi telah menyebarkan big data hoaks kepada masyarakat Indonesia,” cetus Masinton menegaskan.

Baca Juga: Inkosistensi, Resiko Mahal Bagi Sekelas Presiden, Demokrasi Belum Sepenuhnya Tertanam Pada Elite Politik

“Esensi dari perjuangan gerakan reformasi dan demokrasi tahun 1998 lalu adalah pembatasan kekuasaan. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan secara demokratis akan melahirkan kesemena-menaan (tiran), berwatak rakus dan serakah (oligarki kapitalis),” Masinton menambahkan. ***