Refly Harun: Ingat Status Darurat Kesehatan Masyarakat dan Bencana Nasional hingga Saat ini Belum Dicabut

- Rabu, 13 April 2022 | 07:09 WIB
pengamat politik Refly Harun menganalisa terkait pembacaan dakwaan Habib Bahar bin Smith, dan mengingatkan status darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional hingga saat ini belum dicabut. (Tangkapan layar Youtube.com/Refly Harun)
pengamat politik Refly Harun menganalisa terkait pembacaan dakwaan Habib Bahar bin Smith, dan mengingatkan status darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional hingga saat ini belum dicabut. (Tangkapan layar Youtube.com/Refly Harun)

Bisnis Bandung - Saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung majelis hakim memberikan kesempatan kepada Habib Bahar menyampaikan keberatan dakwaan Terdakwa kasus penyebaran berita bohong. Habib Bahar Smith membantah dirinya telah menyebarkan berita bohong lewat ceramah.

Dalam channel Youtube Pribadinya yang diunggah Selasa 12 April 2022, Refly Harun menganalisa terkait sidang pembacaan dakwaan Habib Bahar bin Smith.

Menurut Refly Harun Tentu semua orang ingin tahu apa sih masalahnya Habib Bahar ini sehingga perlu ditahan Kemudian ditahannya sejak tanggal 3 Januari 2022.

Baca Juga: Refly Harun: Jabatan Anies Baswedan akan Berakhir dan Tidak Boleh Diperpanjang

"Kalaupun misalnya fakta yang disampaikan itu dianggap tidak benar maka ia sampaikan Data sandingannya, kenapa orang ditangkap,"ujar Refly.

Refly Harun menambahkan bahwa Habib Rizieq sudah dihukum katakanlah vonis 2 tahun terhadap kasus yang juga terkait dengan berita bohong.

Tapi saudara sekalian seberapa banyak yang yakin bahwa itu masuk kualifikasi berita bohong dan menimbulkan keonaran, sehingga pantas untuk dihukum dua tahun penjara. Ini juga persoalan jadi ada sense of Justice di dalam diri kita,"jelas Refly.

Baca Juga: Masinton Pasaribu: Luhut Sebaiknya Mundur dan Jerumuskan Jokowi Menggalang Ketua Umum Partai untuk 3 Periode

Habib Bahar dihukum karena Maulid Nabi, tiba-tiba di dakwa oleh Jaksa sebagai berita bohong kemudian maulid nabi itu dikonstruksikan sebagai prokes alias pelanggaran protokol kesehatan.

Tanggapan Refly Harun, kalau kita bicara mau mengkonstruksikan sebagai pelanggaran protokol kesehatan, banyak sekali pelanggaran protokol kesehatannya yang dilakukan, seperti demo kemarin pelanggaran protokol kesehatan, tak satupun yang ditangkap.

Rizieq siap dipenjara lantaran menggelar Maulid Nabi, barangkali yang lebih tepatnya adalah Maulid Nabi dijadikan alasan untuk dikonstruksikan melakukan pelanggaran hukum berupa pelanggaran.

Baca Juga: Luhut Binsar Panjaitan: Angka Kemiskinan dan Pengangguran Turun

"kalau Alasannya karena pelanggaran prokes, harusnya beliau itu dimasukkan penjara. Bukan prokes Petamburan harusnya di bandara, karena massa jumlah umat di Bandara lebih banyak kenapa harus di Petamburan." kata Habib Bahar.

"Ini karena sebagai bagian dari analisiskan sah-sah saja, sebenarnya karena ada fakta-fakta dan ada analisisnya. ya fakta di bandara, fakta di Petamburan, fakta di Megamendung, yang dipilih adalah Petamburan yaitu acara Maulid Nabi.

Kalau ada vonis yang terkait dengan yang sudah divonis katakanlah, sekali lagi lagi kita kembalikan kepada public trust atau kepercayaan publik. Apakah publik percaya, apakah publik menerima itu sebagai sebuah kebenaran yang yang meyakinkan mereka,"papar Refly.

Baca Juga: Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka Harta Kekayaannya Naik

Makanya ahli dan pakar hukum tata negara dalam konteks ini tidak heran dalam demo kemarin massa kemudian meneriaki petinggi-petinggi polisi dengan kata-kata yang menurut saya itu menggambarkan bagaimana publik tidak bisa begitu ia percaya dengan proses yang ada dalam bahasa Mayjen purnawirawan Sunarko, pemerintah dan aparat itu menganggap rakyat itu buta, tuli dan tolol.

Masyarakat tentu tidak semuanya sebagian masyarakat lah tidak begitu Percaya saja dengan proses yang ada yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum termasuk dengan apa yang telah divoniskan di pengadilan.

"Jadi sah-sah saja itu adalah bagian dari kebebasan untuk berpendapat dan dikaitkan apakah pernyataan itu memunculkan keonaran, keonarannya dimana bandingkan saja dengan big data misalnya jelas itu memunculkan keonaran,"kata Refly Harun.

Baca Juga: Jaksa KPK dan Perempuan Sekantornya Berzina, Dewas Memberi Sanksi Ringan

Ada tembok tebal dan ada dinding yang sangat tinggi. Bahar mempertanyakan soal ceramahnya yang menimbulkan kenaran menurut dia justru konon terjadi usai dirinya dilaporkan. Malahan Bahar mempertanyakan apa kaitannya lebih dari delapan Ponpes di Garut dengan ceramahnya di kabupaten Bandung.

Jadi sekali lagi hukum itu harus ditegakkan secara rasional bukan emosional. Kata Refly Harun, ingat status darurat baik itu darurat kesehatan masyarakat yang diumumkan Presiden Jokowi pada akhir Maret 2020 maupun status darurat bencana nasional yang diumumkan pada tanggal 13 April 2020 itu sampai sekarang belum dicabut.

"Sebagai orang hukum, saya juga meminta dan menghimbau hukum itu harus ditegakkan secara rasional jangan secara emosional dan hukum tidak boleh digunakan untuk menartget orang-orang tertentu. Jadi komitmen kita bernegara hukum adalah agar hukum itu betul-betul menjadi Panglima dan menjadi sumber atau sarana keadilan, maka hukum tanpa keadilan bukan hukum namanya tetapi instrumen untuk barangkali otoriterisme atau instrumen untuk menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang tidak bertanggung jawab,"ujar Refly Harun.*** 

Editor: Yudhi Prasetyo

Sumber: Youtube Refly Harun

Tags

Artikel Terkait

Terkini

3S CCO Contest 2022 Region Jawa Barat Kembali Digelar

Jumat, 25 November 2022 | 22:03 WIB

Sisi Gelap Kehidupan Korea Selatan, Tak Seindah Drakor

Kamis, 24 November 2022 | 22:14 WIB

Gempa Bumi Di Cianjur, Simak Data dan Fakta Selengkapnya

Selasa, 22 November 2022 | 17:30 WIB
X