Bisnis Bandung - Ekonom Faisal Basri khawatir dengan kondisi keuangan negara. Pasalnya, pemindahan ASN hingga kepala negara dan pembantunya diproyeksikan mencapai Rp 466 triliun.
Sementara APBN tengah disibukkan untuk pandemi Covid-19. IKN jangan diutak atik, selesaikan dulu keadaan darurat.
Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dimulai direalisasikan, terutama sejak Undang-Undang (UU) tentang ibu kota negara (IKN) yang disahkan oleh DPR RI pada 18 Januari 2022. IKN akan menjadi pusat pemerintahan.
Menurut Faisal, Indonesia masih dalam keadaan darurat dimana pemerintah seharusnya fokus menangani pandemi. Ini karena kas negara tidak cukup mendanai pembangunan IKN.
"Kita dalam 5 tahun ke depan nggak ada uang untuk IKN.. Keadaan darurat kita ya Covid ini. Ini yang penting menurut saya, lima tahun kita harus fokus pada pemulihan," ujarnya beberapa waktu lalu.
Faisal juga menyoroti penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dinilai tidak sesuai dengan amanat UU No 2/2020.
Dimana, UU 2/2022 memberi keleluasan bagi pemerintah untuk melebarkan defisit dan realokasi anggaran dari pos-pos lain untuk tujuan Covid.
Baca Juga: Mahfud MD: Kini Korupsi Lebih Gila Mulai Menteri, Hakim, Anggota DPRD dan Penegak Hukum
"Daruratnya, kan darurat Covid. Nah kalau dana PEN dialihkan ke IKN itu namanya langgar etika, moral dan UU juga. IKN nggak ada hubungannya dengan Covid," ujar Faisal.
Faisal juga menyoroti mengenai pembangunan IKN , karena ada proyek terselubung yang sengaja dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti pabrik pabrik semen, hingga pengadaan air bersih yang sudah disetujui jauh sebelum UU dibahas. Selain itu pengelolaan lahan juga sudah ditangani orang penting Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pemindahan IKN akan berjalan sesuai rencana. Segala kebutuhan kini disiapkan agar pembangunan berlanjut dan tidak mangkrak.
Baca Juga: Istana Presiden di IKN Berbentuk Burung Garuda, Ariko: Keamanannya Kurang Terjaga
"Tidak akan mangkrak,"kata Suharso kepada wartawan di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Rabu (26/1/2022) malam awal tahun ini.
Suharso memastikan pemindahan IKN akan melibatkan investor. Tidak hanya dari dalam negeri, melainkan juga luar negeri.
“Nilai proyek ini amat besar, namun akan berjalan dalam 20-25 tahun ke depan. Infrastruktur dasar akan dibangun menggunakan kas negara, namun porsi lebih besar akan diberikan kepada swasta,”ujar Suharso menjelaskan.***