Kemudian level kerusakan yang kedua, cara kerja negara krisis juga, legislatif tidak tahu fungsinya, saban hari bagi bansos, bagi - bagi sembako.
Padahal kerja legislatif itu oposisi terhadap eksekutif, melawan eksekutif. Karena dia (read: legilslatif) tidak bisa ditembus oleh peluru eksekutif.
"Oleh karena itu, kita memberikan hak imun, karena dia tidak bisa/boleh ditembus, harus ada yang begitu direpublik ini"
"Media tadinya kita beri hak imun juga, tapi pakai ITE sekarang, harus ada yang bilang media tidak boleh ditembus, media itu pengawas"
"Parlemen itu tidak boleh ditembus, parlement tidak boleh dipecat oleh ketua umumnya. Parlement tidak boleh diganti sembarangan itu imun", tegas Fahri Hamzah.
Jadi rusaklah sistem cara kerja negara.
Kemudian efeknya panjang karena tidak ada pengawasan, korupsi dimana - dimana, konflik of interest luar biasa, kemudian menteri dagang pakai jabatannya, pengen jadi presiden dan sebagainya.
Yang ketiga, level kerusakan krisis "leadhership", tentunya pada seluruh layer dari generasi ini, terjadi krisis yang luar biasa, yang disebut pantes-pantes sebagai pemimpin disegala bidang diantara yang tidak pantes.
Baca Juga: Pemilu 2024, NasDem Bidik Dua Kursi DPR RI dari Dapil Jabar Dua
Gimana cara mengatasinya? Ya pemilu, dan pemilu itu harus kita cegah untuk menjadi sumber kerusakan baru.
Kalau ikhtiar manusia dalam masyarakat demokrasi itu, sebab ada juga ikhiar lain, yang disebut "Tangan Tuhan" kadang sering terjadi juga.
"Konsep "Tangan Tuhan", misalnya saja pemimpin kena musibah, kan kita tidak tahu, itu bukan dunia kita, ada juga yang berharap kapan pergerakan masa, kapan ada kudeta, ada juga yang berfikir begitu."
Statement tersebut diungkapkan Fahri Hamzah dichannel youtube Forum News Network, 10/05/2022.***