Bisnisbandung.com - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon ucapan Tim Hukum Ganjar-Mahfud tentang suara paslon 02 yang harusnya bernilai nol.
Gibran mengaku sama sekali tidak mengerti pernyataan dari Tim Hukum Ganjar-Mahfud tersebut.
"Maksudnya gimana itu. Saya enggak ngerti maksudnya," ucap Gibran pada Selasa (26/3/2024).
Baca Juga: Alasan Ganjar Gugat Prabowo-Gibran di MK: Untuk Menjaga Kewarasan
Ia pun menyebut bahwa kemungkinan Pak Ganjar saat ini sedang melawak atau berkelakar tentang perolehan suara paslon 02 Prabowo-Gibran yang harus bernilai nol.
"Mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Terimakasih ya," ucap Gibran sambil tersenyum.
Diketahui sebelumnya, Tim Hukum Ganjar-Mahfud menyebut suara capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran harusnya bernilai nol di seluruh provinsi luar negeri pada Pilpres 2024.
Pernyataan tersebut diucapkan Tim Hukum Ganjar-Mahfud dalam berkas gugatan PHPU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu 23 Maret 2024.
Baca Juga: Rocky Gerung Menilai Minimnya Pemahaman Gibran Mengenai Demokrasi, Mewakili Pikiran Jokowi
Dalam berkas gugatan tersebut di halaman 19 terlihat pernyataan Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang menilai suara Prabowo-Gibran seharusnya diberi angka nol di seluruh perhitungan luar negeri karena paslon 02 telah melakukan berbagai aksi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
"Kesalahan perhitungan yang menimbulkan selisih suara di atas terjadi karena adanya: (i) pelanggaran yang bersifat TSM; dan (ii) pelanggaran prosedur pemilihan umum, yang merusak integritas Pilpres 2024," ucap Tim Hukum Ganjar-Mahfud mengutip berkas gugatan.
Usai berargumen bahwa suara paslon 02 harus nol karena melakukan TSM, Tim Hukum Ganjar-Mahfud lalu menjelaskan bagaimana kecurangan TSM yang dilakukan oleh paslon 02 dalam kontestasi Pilpres 2024.
Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Tanggapan Gibran Mengenai Gugatan Pilpres : Dia Udah Panik Duluan
"Memanfaatkan seluruh struktur pemerintahan, mulai dari peradilan, penyelenggara pemilihan umum, pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, kepolisian maupun TNI untuk melakukan abuse of power yang semata-mata bertujuan agar paslon nomor urut 2 dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam 1 putaran," mengutip berkas.