bisnisbandung.com - Isu pengakuan Palestina kembali mencuat di tengah gelombang dukungan internasional yang semakin kuat.

Mayoritas negara dunia telah menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, termasuk Inggris, Prancis, Portugal, dan sejumlah negara Eropa lainnya yang bahkan telah membuka jalur diplomatik resmi dengan Palestina.

Meski dukungan politik semakin meluas, Palestina belum diakui secara penuh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga: Analis Drone Emprit Sebut Pidato Tegas Prabowo Dongkrak Citra di Dalam dan Luar Negeri

Menurut analis Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia, Muhammad Syaroni Rofii, posisi Palestina saat ini masih sebatas observer state atau negara peninjau. Status ini belum mengukuhkan Palestina sebagai anggota penuh PBB.

“Mayoritas negara-negara di dunia juga menyatakan hal yang sama bahwa setuju dengan kemerdekaan Palestina,” ujarnya dilansir dari youtube tvOneNews.

“Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah rekomendasi Majelis Umum ini tidak bisa dijadikan patokan untuk kemerdekaan Palestina 100% seutuhnya,” imbuhnya.

Hal tersebut disebabkan oleh mekanisme keputusan di PBB yang mensyaratkan persetujuan Dewan Keamanan.

Baca Juga: Rekening Dormant Dibobol Sindikat Rp204 Miliar, Terkuak Sosok Orang Dalam yang Terlibat

Dukungan dari Majelis Umum hanya memberikan legitimasi moral dan politik, namun tidak otomatis menjadikan Palestina sebagai anggota penuh.

Untuk diakui secara resmi, minimal sembilan anggota Dewan Keamanan harus mendukung, tanpa adanya veto dari anggota tetap.

“Ketika di situ ada ketentuan minimal negara mengusulkan negara baru untuk menjadi anggota tetap DK PBB begitu. Maka itu menjadi syarat untuk kemudian dia diakui sepenuhnya,” terangnya.

Baca Juga: Ekonom Paramadina Ingatkan Kejar Rp60 Triliun Pajak Bisa Jadi Momentum Exit Pengusaha

Syaroni menekankan bahwa ketidakpastian di Dewan Keamanan berdampak langsung pada realisasi solusi dua negara.

Tanpa pengakuan penuh, batas wilayah dan legalitas kenegaraan Palestina masih menjadi perdebatan dalam implementasi two-state solution.