Penjelasan Tentang Anggaran Gorden Rumah Dinas DPRD Sumsel Senilai Rp4,8 Miliar, sekwan: "Salah Input"

 

Bisnisbandung.com - Terungkap dari laman sirup.lkpp.go.id mengenai pengadaan gorden untuk rumah dinas DPRD Sumatera Selatan, yang mencapai angka fantastis Rp4,8 miliar dari APBD provinsi Sumsel. 

 

Namun, dalam konfirmasi terbaru, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumsel, H. Aprizal, mengakui bahwa terjadi kesalahan dalam penginputan nilai tender tersebut.

 

Aprizal menjelaskan bahwa angka yang sebenarnya jauh lebih rendah dari yang tercatat di dalam sistem sirup. 

 

Meskipun ada pengadaan gorden untuk rumah dinas DPRD, nilai sebenarnya hanya persiapan anggaran untuk empat rumah dinas, jauh di bawah angka yang tercatat tersebut. 

 

 

Ia berjanji untuk segera bertemu dengan Kabag Umum untuk klarifikasi lebih lanjut.

 

Sementara Kabag Umum DPRD Sumsel, Ramdani Iqbal, menjelaskan bahwa anggaran Rp4,8 miliar tersebut tidak semata-mata untuk pengadaan gorden. 

 

Sebagian besarnya digunakan untuk sejumlah pekerjaan lain yang tergabung dalam paket pengadaan tersebut. 

 

Pengeluaran sebesar Rp700 juta dialokasikan khusus untuk gorden, sementara item lain seperti ATK, perawatan, kasur baru, dan lainnya juga termasuk dalam anggaran tersebut.

 

Menurut Ramdani, rincian per item tidak terlihat secara jelas dari aplikasi sirup, namun dapat diakses melalui e-katalog. 

 

 

Pengeluaran ini direncanakan untuk empat rumah dinas unsur pimpinan DPRD, sebagai persiapan jika ada kebutuhan mendesak di masa depan, seperti penggantian kasur atau perawatan lainnya.

 

Ketua DPRD Sumsel, R.A. Anita Noeringhati, menyatakan telah memberikan teguran kepada Sekretariat DPRD terkait kesalahan tersebut. 

 

Ia menegaskan bahwa rumah dinas ketua tidak termasuk dalam pengadaan gorden tersebut. 

 

Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi DPRD Sumsel dalam mengelola anggaran dengan lebih teliti dan transparan ke depannya.

 

 

 

Pentingnya ketelitian dalam mengelola anggaran publik, terutama dalam hal penginputan data dan penggunaan dana. 

 

Pembelajaran dari kejadian ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik di DPRD Sumsel dan memberikan keyakinan kepada masyarakat akan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.***