Refly Harun Masih Berharap PKS Menjadi Oposisi, Jangan Berpolitik untuk Jabatan

Bisnisbandung.com - Refly Harun seorang pakar tata negara dan pengacara yang pernah mendukung kubu 01 Anies-Muhaimin di Sengketa Pilpres.

Refly Harun, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap upaya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Refly Harun, yang dikenal teguh dalam prinsip ketatanegaraan, mengamati sikap konsisten PKS yang tetap berada di luar pemerintahan sebagai bagian dari oposisi sepanjang sejarah politiknya.

Tetapi, sinyal baru-baru ini mengenai potensi perubahan telah membuatnya merasa kecewa.

Baca Juga: Rocky Gerung Analisis Motif dibalik Tindakan Megawati, Bandingkan dengan Pengacara 02

Dalam keterangan di kanal YouTube pribadinya, Refly Harun menegaskan harapannya agar PKS tetap memilih jalur oposisi.

Namun, jika PKS benar-benar memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, ia menegaskan dukungannya terhadap partai tersebut akan terhenti.

“Nah yang kita harapkan jangan sampai PKS bergabung pemerintahan. Tapi kalau pun PKS akhirnya melipir ke pemerintahan juga terutama yang paling ngebet sekjennya Abu Bakar al-habsi, Ya sudah saya sebagai pemilih PKS Ya hanya mengatakan barangkali Good by dengan PKS ya.” Ungkap Refly Harun di chanel youtube pribadinya.

Baca Juga: Anies Siapkan 1.000 Pengacara, MK Batasi Jumlah Tim Hukum: 10 Orang Saja

Lebih jauh beliau mengutarakan keyakinannya akan hakikat keterlibatan politik demi mendapatkan persetujuan Tuhan dan bukan sekedar mengejar jabatan.

Refly menekankan pentingnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran dalam politik, menekankan seruan kenabian untuk memajukan kebaikan dan melarang kejahatan.

“ Jadi kalau misalnya kita berpolitik hanya sekedar untuk jabatan, maka begitu jabatan tidak didapatkan semangat kendor. tapi kalau berpolitik untuk mendapatkan kan Ridha dari yang Maha Kuasa, Nah itu Insyaallah tidak pernah kendor,” Ucapnya.

Pernyataan Refly Harun menggarisbawahi perdebatan yang lebih luas di kalangan politik Indonesia mengenai peran dan arah partai Islam, khususnya terkait dengan pemerintahan dan konsistensi ideologi.

Baca Juga: Ngeri! Anies Siapkan 1.000 Pengacara Dalam Gugatan Pilpres 2024 di MK