PKB, Nasdem, PKS Beri Kode Gabung Prabowo, Pengamat: Selamatkan Diri Masing-masing

Bisnisbandung.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan pasca gugatan paslon 01 dan 03 ditolak oleh MK, kini banyak parpol yang berupaya menyelamatkan diri masing-masing dari tenggelamnya kapal koalisi.

Hal ini Ujang tunjukkan dari tiga parpol yang semula tergabung bersama dalam Koalisi Perubahan yaitu Nasdem, PKB, dan PKS. Kini ketiga partai tersebut tampak terpecah belah dan saling memberi kode ke paslon 02 Prabowo-Gibran untuk bergabung ke pemerintahan.

"Saat ini, partai politik menyelamatkan diri masing-masing untuk kepentingan masing-masing. Karena posisi kalah ya apa boleh buat, semua partai politik balik kanan, punya agenda masing-masing ke depan," ucap Ujang pada Rabu (24/4/2024).

Baca Juga: Prabowo Ucapkan Terimakasih ke Presiden Jokowi: Pemilu Tertib Berkat Beliau

Menurut Ujang manuver politik Nasdem, PKB, dan PKS yang tampak tidak solid ini setelah kalah Pilpres 2024 menjadi bukti bahwa kebersamaan mereka hanyalah suatu slogan untuk memenangkan hati publik semata.

"Namanya juga slogan, namanya juga kampanye untuk bisa menarik simpati dan dukungan publik," ucapnya.

Selain itu, Ujang mengatakan bahwa sebetulnya dia tidak terlalu terkejut dengan langkah PKB yang semula oposisi sekarang memberi kode ingin bergabung kedalam koalisi Prabowo-Gibran.

Hal ini karena menurutnya saat ini sedang ada konflik internal di dalam PKB sendiri yang sedang mengincar posisi Ketua Umum PKB dari Cak Imin sehingga Cak Imin bagaimanapun harus punya jabatan di pemerintahan untuk membuktikan kekuatan politiknya.

Baca Juga: PKS Terima Keputusan MK: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Jadi kalo Cak Imin jadi oposisi di periode pemerintahan Prabowo-Gibran maka menurut Ujang Cak Imin akan tamat dan posisi Ketua Umum PKB nya akan direbut oleh orang lain karena sudah tidak punya power politik.

"Kalau Cak Imin menjadi oposisi, dikerjai oleh pemerintah, bisa hilang jabatan ketua umumnya. Itu tentu merugikan Cak Imin," ujar Ujang.

"Dan kalau masuk pemerintahan tentu dapat menteri, berkuasa lagi, posisi ketua umum pun bisa aman, itu rasional saja dalam politik taktis," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, mengaku dirinya menerima secara penuh keputusan MK yang menolak gugatan paslon 01 Anies-Muhaimin terkait hasil Pilpres 2024.

Selain menerima putusan MK tersebut, Syaikhu juga mengucapkan selamat kepada paslon 02 Prabowo-Gibran karena sudah dinyatakan sah secara hukum sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029.