Sementara itu, Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menekankan perlunya audit terhadap LMK yang menghimpun royalti musik.
Audit dianggap penting untuk memastikan transparansi distribusi royalti sekaligus mencegah potensi polemik baru yang memicu perbedaan pendapatan di kalangan musisi.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan royalti harus mroyaltiengedepankan asas keadilan dan tidak boleh menimbulkan praktik rente.
Rapat bersama DPR ini diharapkan menjadi momentum penyelesaian polemik royalti musik di Tanah Air.***
Baca Juga: Janji Palsu Danantara, Awalil Rizky: BUMN Diperas Demi RAPBN!
Artikel Terkait
AKSI Ungkap Masalah Sistemik Pembayaran Royalti: Pendapatan Performing Rights Dinilai Terlalu Kecil
Dilema Royalti Musik, Ketua LMKN: Di Era Saya Memimpin Ini Paling Transparan
Bemby Noor Ragukan Transparansi Pembayaran Royalti Lagu dari Restoran dan Kafe
DPR Usul Pengusaha Besar Wajib Bayar Royalti Lagu, UMKM Dapat Pengecualian
Pelaku Usaha Panik, PHRI Desak Aturan Royalti Musik Diperjelas untuk Hindari Salah Tafsir
Soroti Pembayaran di Hotel-Hotel, Tarif Royalti Musik Dinilai Tak Proporsional