Membeludak! Lonjakan Pelamar PPSU Cerminkan Kelesuan Ekonomi di Jakarta

bisnisbandung.com - Ribuan warga Jakarta memadati Balai Kota dalam upaya melamar posisi sebagai Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), atau yang lebih dikenal sebagai pasukan oranye.

Hingga saat ini, jumlah pelamar telah menembus lebih dari 7.000 orang, jauh melampaui kuota yang hanya tersedia untuk 1.100 posisi.

Juru Bicara Gubernur Jakarta, Chico Hakim, mengungkapkan bahwa membeludaknya jumlah pelamar mencerminkan dua sisi kondisi saat ini.

Baca Juga: Bikin Video Edukatif, Gibran Malah Dibully, Pengamat: Jangan Paksain Bicarain Konsep Berat!

 Di satu sisi, antusiasme warga terhadap peluang kerja sangat diapresiasi. Namun di sisi lain, fenomena ini menjadi sinyal keprihatinan mendalam atas lesunya perekonomian di Jakarta dan nasional.

“Kita mendengar apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang melamar tadi. Kondisi ekonomi nasional dan Jakarta sedang lesu, banyak PHK terjadi di mana-mana,” ujarnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Metro TV.

Hal ini yang ditandai dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.

Baca Juga: Bermasalah Semua! Dedi Mulyadi Marah Saat Sidak Pembakaran Batu Kapur

Perekrutan PPSU menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi angka pengangguran, di tengah kebutuhan yang lebih luas terhadap sekitar 500.000 tenaga kerja di wilayah ini.

Selain posisi PPSU, pemerintah daerah juga membuka rekrutmen untuk Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) dengan kuota hingga 1.000 orang, serta posisi lainnya di sektor pelayanan publik.

“Untuk Damkar, kuotanya mencapai 1.000 orang. Kami berupaya agar rekrutmen ini benar-benar memilih teman-teman atau saudara-saudara kita yang paling tepat untuk posisi tersebut,” jelasnya.

Chico menegaskan bahwa pemerintah berupaya memastikan proses rekrutmen dilakukan secara selektif, demi mendapatkan kandidat terbaik yang memenuhi kebutuhan lapangan.

 Ia juga menyampaikan bahwa informasi pendaftaran akan diumumkan secara online, untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses lowongan tanpa harus datang langsung ke Balai Kota.

Baca Juga: DPRD Jawa Barat Protes Penghapusan Dana Hibah Pesantren oleh Gubernur Dedi Mulyadi