Bisnisbandung.com - Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengevaluasi program pendidikan militer bagi siswa bermasalah.
Ia menilai pelibatan TNI dalam mendidik warga sipil terutama anak-anak bukan kewenangan institusi militer.
Pernyataan ini merespons rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirimkan siswa nakal ke barak militer sebagai bagian dari program pembinaan karakter.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih Dimulai! 16 Kementerian dan Ribuan Kepala Desa Dilibatkan dalam Satgas Nasional
"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi-edukasi civic education," ujar Atnike yang dikutip dari youtube kompas.
Dedi Mulyadi menyebut program ini sebagai upaya menekan kenakalan remaja dan membina generasi muda yang dianggap bermasalah oleh orang tua dan sekolah.
Namun Atnike mengingatkan bahwa pelibatan TNI seharusnya tidak dalam konteks penghukuman.
Ia menyebut tindakan itu justru bisa melanggar prinsip perlindungan anak.
"Kalau tidak berdasarkan hukum pidana atau hukum pidana anak maka membawa mereka ke barak militer itu adalah proses di luar hukum," tegasnya.
Baca Juga: Kelas Menengah Tergerus, Pengamat Ungkap Konsumen Kini Pilih Makan daripada Belanja Baju
Atnike tak mempermasalahkan jika siswa diajak ke barak militer dalam konteks edukatif seperti pengenalan karier atau wawasan kebangsaan.
ia menolak keras jika mereka dilatih layaknya prajurit atau dihukum secara militeristik.
Sementara itu Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa siswa yang dikirim ke barak militer adalah mereka yang sudah menunjukkan kecenderungan kriminal dan tidak bisa lagi dibina oleh orang tua.
"Yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya sudah tidak mampu lagi mendidik," ujar Dedi Mulyadi.