Bisnisbandung.com - Arlan Siddha, pengamat politik dari Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani), menyampaikan kritik terkait jadwal dan efektivitas debat Pilkada di Jawa Barat yang dinilainya belum optimal.
Menurut Arlan, waktu tayang debat di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung, berada pada jam yang kurang tepat, yakni siang hari dan terlalu malam,
Misalnya seperti debat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, yaitu Selasa, 29 Oktober 2024 pukul 13.30 WIB dan Debat Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung yang diselenggarakan Rabu, 30 Oktober 2024 pk 21.00 WIB.
Arlan menjelaskan bahwa jadwal debat yang terlalu siang mempersulit masyarakat yang bekerja untuk mengikuti jalannya debat.
Memang masyarakat bisa menontonnya kembali melalui platform digital seperti YouTube, tetapi mereka berisiko sudah dipengaruhi oleh opini penonton yang menonton lebih dulu.
Baca Juga: Rudianto Lallo Kritik Kejagung, Kenapa Kasus Tom Lembong Baru Disidik Setelah 9 Tahun?
“Meskipun bisa ditonton ulang di YouTube, persoalannya adalah debat ini sebaiknya dapat ditonton secara langsung agar bisa dinilai langsung oleh masyarakat,” ujarnya saat dihubungi oleh Tim Redaksi Bisnis Bandung.
“Debat yang disiarkan secara langsung memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi tanpa dipengaruhi opini orang lain yang sudah menonton sebelumnya,” sambungnya.
Dalam pandangan Arlan, penyelenggara sebaiknya mempertimbangkan waktu tayang yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat untuk memaksimalkan partisipasi publik.
Baca Juga: Hasan Nasbi Ungkap Alasan Maung Jadi Mobil Dinas Resmi para Menteri
Selain soal jadwal, Arlan juga menyoroti pentingnya konsep debat yang kuat agar tidak terkesan sebagai formalitas semata.
“Kalau debat ini diselenggarakan tanpa konsep yang memperhatikan waktu yang tepat atau tanpa sasaran audiens yang jelas, masyarakat bisa saja beranggapan bahwa penyelenggara hanya melaksanakan debat ini sebagai kewajiban atau formalitas semata,” jelasnya.
Dalam pandangannya, debat Pilkada seharusnya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk memahami visi dan misi para pasangan calon, bukan hanya sebagai kewajiban penyelenggara.
Baca Juga: Qodari: Megawati Ada di Sisi Tersembunyi dalam Pemerintahan Prabowo