Skandal Hasil Survei LSI dan Poltracking di Pilkada Jakarta, Hersubeno Arief: Kenapa Setelah Jokowi Lengser?

Bisnisbandung.com - Hersubeno Arief mengkritisi perbedaan mencolok antara hasil survei LSI dan Poltracking dalam Pilkada Jakarta 2024, mengaitkannya dengan era pasca-Jokowi yang memengaruhi keberanian lembaga survei dalam merilis data yang berbeda.

Dalam survei LSI, pasangan Pramono-Rano yang diusung oleh PDIP unggul dengan elektabilitas 41,6%, sementara survei Poltracking menunjukkan Ridwan Kamil-Suswono masih dominan dengan elektabilitas 51,6%.

Menurut Hersubeno Arief, perubahan ini mencerminkan situasi politik baru, di mana lembaga survei yang selama ini dikaitkan dengan pemerintah kini seolah mencari "tuan" baru.

Hersubeno Arief menilai, pada masa pemerintahan Jokowi, lembaga survei seringkali mendukung kandidat yang diusung pemerintah.

Baca Juga: BRI Dorong Kreativitas Anak Muda di Fashion dan Lifestyle Lewat USS 2024 Presented by BRImo

“Di era Pak Jokowi, lembaga survei tidak hanya digunakan untuk mengarahkan opini, tetapi juga untuk menjustifikasi berbagai kecurangan yang direncanakan oleh rezim yang berkuasa,” jelasnya dilansir dari youtube Hersubeno Point.

“Para bos lembaga survei ini memiliki kedekatan khusus dengan Jokowi dan secara berkala diundang ke Istana,” sambungnya.

 Ia menyoroti bagaimana hasil survei jarang memperlihatkan hasil yang mengejutkan, terutama jika calon petahana atau yang didukung pemerintah mendapat elektabilitas tinggi.

Menurut Hersubeno Arief, lembaga survei bahkan berperan dalam membangun opini publik untuk mempertahankan dukungan terhadap Jokowi, baik secara langsung maupun melalui buzzer yang terafiliasi dengan Istana.

Baca Juga: Dikerahkan untuk Elu-Elukan Pejabat, Rocky Gerung: Anak Sekolah Bukan Alat Pencitraan!

Namun, setelah Jokowi lengser, perbedaan hasil survei menjadi lebih kentara, seperti yang terlihat dalam hasil LSI dan Poltracking pada Pilkada Jakarta.

Hersubeno Arief  menduga, salah satu hasil survei tersebut mungkin memiliki afiliasi politik atau strategi khusus yang bertujuan memengaruhi opini publik.

Hersubeno Arief juga menyoroti bahwa perbedaan drastis antara survei LSI dan Poltracking ini menggambarkan kecenderungan baru, di mana lembaga survei tidak lagi mengikuti garis pemerintah seperti yang terjadi di era Jokowi.

Baca Juga: Eros Djarot: Jokowi & Gibran Dua Generasi Satu Ambisi Menuju 2029