Elektabilitas atau Etikabilitas? Rocky Gerung Kritik Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta LSI dan Poltracking

Bisnisbandung.com - Perbedaan mencolok hasil survei elektabilitas dalam Pilkada Jakarta oleh dua lembaga survei ternama LSI dan Poltracking telah memancing respons publik, media, bahkan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) yang langsung memanggil kedua lembaga tersebut.

Persoalan ini menjadi semakin rumit saat integritas lembaga survei mulai dipertanyakan. Rocky Gerung menyoroti adanya intervensi tersembunyi yang memengaruhi hasil survei, sehingga menimbulkan kesenjangan signifikan dalam penilaian elektabilitas kandidat.

 Rocky  Gerung juga mengkritik fenomena "tangan tak terlihat" dalam riset politik Indonesia, yang sering kali disusupi oleh kepentingan tertentu.

Baca Juga: Gatot Nurmantyo Puji Langkah Presiden Prabowo Beri Pembekalan Menteri di Akmil Magelang

“Kebanyakan lembaga didanai, disponsori, atau diarahkan oleh politisi atau pihak yang berkepentingan,” bebernya dilansir dari youtube pribadinya.

“Jadi kita melihat bahwa lembaga riset ini sebetulnya adalah jembatan bagi oligarki politisi untuk menghasilkan elektabilitas, bukan etikabilitas, apalagi intelektualitas,” terusnya.

Rocky Gerung mengungkapkan bahwa perbedaan hasil survei di Indonesia sering kali bukan murni karena metodologi, tetapi dipengaruhi oleh sponsor-sponsor yang menambah kompleksitas riset.

 Dalam konteks politik, hasil survei seharusnya menggambarkan suara rakyat secara obyektif, tetapi kenyataannya banyak survei yang berfokus pada elektabilitas semata, tanpa memperhitungkan aspek etikabilitas dan intelektualitas kandidat.

Baca Juga: Prabowo Desak Pengempelang Pajak Sawit Setor 300 Triliun, Rocky Gerung: Ide Kontoroversial Tapi Banyak yang Sepakat

 Rocky Gerung mengusulkan bahwa riset seharusnya menempatkan etikabilitas di posisi pertama, untuk memastikan kandidat yang dihasilkan adalah figur yang memiliki integritas tinggi, bukan hanya popularitas.

Selain itu, Rocky Gerung menyinggung perkembangan lembaga survei di Indonesia yang awalnya didukung oleh lembaga internasional untuk membantu memperkuat demokrasi.

 Namun, dalam praktiknya, beberapa lembaga tersebut cenderung memprioritaskan keuntungan bisnis ketimbang transparansi dan profesionalitas.

 Hal ini menyebabkan masyarakat meragukan kredibilitas hasil survei, meskipun kadang-kadang hasil tersebut kebetulan benar.

Baca Juga: Penawaran Menarik di BRI Property Expo Goes to Sinarmas Land, Peluang Emas Miliki Hunian Impian