Meski Dana Dipangkas Rp 458 Miliar, Dedi Mulyadi Ngotot Bangun Infrastruktur Tanpa Utang!

“Pertumbuhan ekonomi hanya bisa terjadi kalau infrastrukturnya kuat. Jalan, jembatan, listrik, dan internet adalah fondasi investasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan meski dana transfer menurun pemerintah provinsi tetap bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat.

“Pemerintah hadir untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan tetap jadi prioritas utama,” tambahnya.

Dedi Mulyadi menjelaskan upaya gotong royong warga di tingkat RT dan RW melalui program rereongan masyarakat bukan karena pemerintah kekurangan dana tetapi sebagai bentuk solidaritas sosial.

Baca Juga: Relawan Gaza Ajak Anak Muda Indonesia Berperan Global

“Itu hanya belanja penunjang. Rumah sakit sudah dibayar pemerintah tapi ada warga yang tak punya ongkos ke rumah sakit atau makan saat menunggu keluarganya. Di situ peran rereongan,” jelasnya.

Dengan semangat efisiensi dan kemandirian fiskal Dedi Mulyadi menutup pernyataannya dengan ajakan optimisme bagi seluruh warga Jabar.

“Mari terus bersemangat membangun kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus hadir untuk rakyat bukan untuk kepentingan segelintir orang,” pungkasnya.***