Bisnisbandung.com - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono merespons pernyataan Gubernur Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa Universitas Padjadjaran (UNPAD) sebaiknya tidak mengkritik gubernur jika belum bisa menata kawasan Jatinangor.
Ono menekankan perlunya duduk bersama secara komprehensif dalam penyusunan kebijakan dan program penataan kawasan tersebut.
Baca Juga: Demonstrasi Bergulir, Publik Geram dengan Tunjangan Fantastis DPR di Tengah Kinerja yang Diragukan
Menurut Ono konsep pentahelik yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media harus dijalankan secara sinergis.
Dikutip dari instagramnya, Ono menjelaskan “Akademisi di UNPAD bisa melakukan kajian, penelitian, hingga menyusun rekomendasi terkait penataan Jatinangor.”
“Rekomendasi itu nantinya bisa menjadi dasar bagi gubernur atau Bupati Sumedang untuk membuat program penataan,” ujarnya.
Ono menegaskan UNPAD tidak memiliki kapasitas untuk langsung menata atau membangun kawasan tersebut.
Peran universitas adalah memberikan masukan ilmiah agar program penataan berjalan efektif, tertata rapi, dan nyaman untuk semua pihak.
Baca Juga: Bukan Noel Tersangka Utama, Terkuak ‘Sultan' Kemnaker Irvian Bobby Korupsi Sejak 2019
Menurut Ono penataan kawasan Jatinangor tidak bisa dibebankan kepada satu pihak.
Ono mengatakan “Harapannya kolaborasi antara Gubernur Jawa Barat, UNPAD, dan Bupati Sumedang bisa terlaksana dengan baik.”
Sehingga sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah Sumedang, dan perguruan tinggi menjadi kunci terciptanya Jatinangor yang mencerminkan ciri khas Jawa Barat.
“Jatinangor sebagai kawasan pendidikan bisa bercirikan Jawa Barat, tertata rapi, dan nyaman untuk semua,” jelas Ono Surono.
Baca Juga: Eks Pimpinan KPK Menduga Menteri Kemnaker Pasti Tahu Korupsi K3​
Artikel Terkait
Ratusan Triliun Uang Rakyat Nyaris Hilang! Mahfud MD: Konglomerat Jangan Main-main
Miris! Anak-anak Sukabumi Seberangi Sungai Deras Demi Sekolah, Gubernur Dedi Mulyadi Janji Bangun Jembatan
Sekolah Swasta Cabut Gugatan, Dedi Mulyadi: Aturan 50 Siswa per Kelas Jalan Terus
Viral! Dedi Mulyadi Sebut Rakyat Sama Serakahnya dengan Pejabat, Begini Klarifikasinya
Abolisi Kontroversial! Hotman Paris Tuding Penegak Hukum Tak Sejalan dengan Prabowo
Bahlil Bikin Aturan Baru! Beli LPG 3 Kg Harus Menggunakan NIK, Subsidi Tepat Sasaran